Balikpapan, pamungkasnews.id – Penanganan banjir di Kota Balikpapan masih tetap menjadi prioritas utama dalam program pemerintah kota kedepan. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Balikpapan dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa, 27/7/2021.
Dalam RDP tersebut Komisi III dengan DPU membahas sejumlah program kegiatan yang menjadi prioritas dalam KUA – PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) untuk tahun 2022.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga Koordinator Komisi III menjelaskan, dalam RDP tersebut pihaknya meminta penjelasan DPU terkait prioritas dari kegiatan seluruh kegiatan dalam anggaran tahun 2022 mendatang.
“RDP hari ini kita membahasa KUA – PPAS dengan mitra Komisi III, kita meminta penjelasan dari DPU dari program kegiatan yang di usulkan sesuai dengan visi misi Wali Kota Balikpapan. Percepatan penanganan banjir tetap menjadi prioritas utama di Kota Balikpapan”, kata Sabaruddin Panrecalle usai memimpin RDP saat ditemui wartawan.
Menurut Sabaruddin sapaan akrab Sabaruddin Panrecalle mengatakan, dari 6 kecamatan yang ada di wilayah Kota Balikpapan, hampir semua terdapat spot banjir. Sehingga dalam kegiatan dan program tersebut di upayakan berbanding lurus dengan visi misi Wali Kota.
Dari sejumlah kegiatan yang telah di anggarkan dalam KUA – PPAS tersebut, kata Sabaruddin, jika terjadi recofusing maka kegiatan yang telah menjadi prioritas akan menjadi pembahasan selanjutnya.
Dalam RDP tersebut, Sabaruddin juga menyinggung terkait pembebasan lahan Stadion Batakan yang belum diselesaikan oleh pemerintah kota.
“Komisi III sudah menyampaikan ke DPU supaya ada titik terang terhadap pembebasan lahan di Stadion. Kita harapkan persoalan itu juga segera dituntaskan”, ujarnya
Sabaruddin menyebut, terkait anggaran keseluruhan yang disampaikan oleh DPU dalam pembahasan KUA – PPAS ini yang nilainya sebesar Rp 330 Miliyar. Pada hal menurutnya, dari nilai anggaran sebesar itu di dalamnya termasuk percepatan penanganan banjir dan pembebasan lahan.
“Nah, itu juga kita pertanyakan ke DPU tadi. Kebijakan anggaran itu di pergunakan untuk apa”, sebutnya.
sementara itu, Kepala DPU Andi Yusri Ramli menjelaskan, bahwa pihaknya dalam rancangan KUA – PPAS berencana mengalokasikan dana sebesar Rp 330 Miliyar. Dan akan dipergunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp 150 miliar.
Anggaran tersebut akan menjadi salah satu prioritas yang dimasukkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2022 mendatang.
“Untuk Tahun 2022, kita dari Dinas Pekerjaan Umum fokus pada prioritas visi Wali Kota yakni menyelesaikan persoalan banjir,” katanya.
Dalam upaya penanganan banjir, tambah Andi Yusri, dalam rancangan anggaran KUA – PPAS juga akan di arahkan kepada program peningkatan jalan untuk mengurai titik yang banjir.
“Untuk tahun ini, kita sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 35 miliar untuk pembebasan lahan di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) ampal dan ada sekitar lagi Rp 9 miliar untuk saluran primernya, itu masih dana awal. Kalau masih kurang nanti kita akan mengajukan dana tambahan lagi. Karena nanti untuk pembangunan fisiknya akan diserahkan kepada Badan Wilayah Sungai Samarinda”, katanya.
Pihaknya juga akan bekerjasama dengan OPD lainnya untuk meningkatkan program penghijauan di sekitar daerah sungai ampal dan membatasi kegiatan pengupasan lahan di beberapa lokasi.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menertibkan keberadaan pengembang. Kita akan upayakan pengembang-pengembang yang ada untuk merealisasikan pembangunan bozem di sekitar perumahan”, terangnya.
Reporter : Fauzi
