Balikpapan, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melalui Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Bangunan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota Balikpapan, Selasa (28/9/2021).
RDP yang digelar di Ruang Sidang Paripurna gedung DPRD kota Balikpapan dihadiri para OPD diantaranya Kesbangpol, Dinas Pendidikan dan Sekertariat Daerah membahas terkait Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Saat ditemui Awak Media usai memimpin rapat Ketua Pansus Aset dan Bangunan yang juga merupakan ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Haris menjelaskan bahwa aset Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berjumlah 800 aset, sedangkan yang bersertifikat baru sekitar 200 aset.
Pihaknya juga mempertanyakan target dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) daerah yang memiliki program pendataan 150 lahan tahun ini, namun baru terealisasi hanya 8 sertifikat.
“Tahun depan bertumpuk lagi, kalau setiap tahunnya hanya jadi 10, 20 Sampai kapan Aset sertifikat kita didata. Itu yang kita pertanyakan, sisa 3 bulan apakah mampu menyelesaikan 65 sampai 70 sertifikat yang ada,” kata Haris
Haris juga menjelaskan bahwa ada banyak alasan yang disampaikan BPN sehingga target pendataan 150 lahan itu terhambat, diantaranya terkendala tukang ukur yang ada di Pertanahan itu cuma satu.
Sementara di Dinas Pendidikan sendiri Haris mengatakan terdapat 65 sekolah SD dan SMP yang tidak memiliki segel atau sertifikat, Untuk itu pihaknya meminta kepada BPN agar segera dilakukan percepatan penyelesaiannya.
“Makanya kita bilang bolehkah kita membuat rancangan program untuk diadakan program pengukuran, ditender kali yah, khusus untuk lahan kota Balikpapan dibuatkan anggarannya,” tuturnya.
Dalam hal ini Haris juga menilai banyaknya permasalahan terkait penyelesaian sertifikat aset Pemkot Balikpapan selain karena masalah pengukuran, informasi yang tidak valid antara dinas terkait mengenai status legalitas suratnya pun menjadi kendala saat ini.
“Makanya kami minta, berilah kami keterangan yang benar-benar, jangan sampai bilang ada segel, pada saat kami cek ternyata tidak ada, maka siap-siap bertanggung jawab” tegas Haris
Haris meminta agar BPN segera menyelesaikan permasalahan ini, jika masalah ini tak diselesaikan segera, maka 800 aset Pemkot itu tidak bersertifikat semua.
“Gak selesai-selesai, bayangkan kemarin waktu pertama kita udah semangat terdaftar 150, tolong Pertanahan kooperatif, kami siap, tapi ternyata baru 8 dari 150,” pungkasnya.
Reporter : Faz
