Pamungkasnews.id, Samarinda – Rektor Perguruan Tinggi di Kalim menyampaikan pendapatnya terkait langkah kepolisian dalam mengawal aspirasi masyarakat dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan masyarakat di Kaltim beberapa waktu yang lalu.
Mereka dalah Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Samarinda, Dr. H. Farid Wadjdiy, M.Pd., dan Wakil Rektor II Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Dr. Zen Istiarsono, S.Pi., S.Pd., M.Pd.
Dalam pendapatnya, Dr. Farid Wadjdiy menilai bahwa pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian selama ini sudah cukup memadai dalam merespons aksi penyampaian aspirasi di berbagai daerah.
Namun, ia juga mengakui adanya situasi saat kegiatan demonstrasi yang bersifat situasional dan tidak diharapkan dalam penanganan aksi massa.
“Kami memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk tetap menjalankan tugas utamanya menjaga rasa aman, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami percaya, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan untuk menghasilkan penanganan yang semakin baik,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor II Unikarta, Dr. Zen Istiarsono, menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menangani dinamika mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan tuntutan.
Menurutnya, komunikasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan menjadi kunci dalam mencegah aksi anarkis.
“Jika pendekatannya dengan hati, maka suara mahasiswa di lapangan juga akan lebih sejuk. Di sisi lain, fenomena ini muncul karena adanya penurunan kepercayaan publik terhadap beberapa aspek bangsa, termasuk kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Zen, pihaknya di perguruan tinggi akan terus melakukan pembinaan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam setiap menyampaikan aspirasinya.
“Kami di perguruan tinggi akan terus melakukan pembinaan dan pengarahan kepada mahasiswa agar aspirasi dapat disampaikan secara damai dan konstruktif,” jelasnya.
Kedua akademisi tersebut sepakat bahwa kolaborasi antara aparat keamanan, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat agar ruang demokrasi tetap terjaga, namun tetap dalam koridor hukum dan ketertiban.
Hal ini sejalan dengan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kalimantan Timur.
Sumber : Humas Polda Kaltim
