Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN — Program demi program telah digulirkan untuk menekan angka stunting di Kota Balikpapan. Namun, hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan.
Ternyata, bukan jumlah program yang jadi persoalan utama, melainkan lemahnya sistem data yang menjadi dasar arah kebijakan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggraini, yang menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak cukup hanya dengan kegiatan di lapangan, tetapi juga harus ditopang oleh data yang akurat dan terintegrasi.
“Masalah kita bukan kurang program, tapi kurang data akurat. Kalau angka pastinya saja belum jelas, bagaimana mau menentukan strategi yang tepat?” ujar Siska, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, hingga kini Balikpapan belum memiliki basis data sosial dan kesehatan anak yang terintegrasi, padahal data tersebut penting untuk menentukan wilayah prioritas intervensi dan menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Siska mencontohkan keberhasilan daerah lain seperti Bogor dan Jakarta, yang mampu menurunkan angka stunting dengan dukungan sistem data sosial digital. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah bisa memantau kondisi keluarga miskin, anak stunting, hingga status gizi masyarakat secara real time.
“Petugas bisa langsung tahu siapa yang butuh bantuan, bahkan tahu lokasi rumahnya. Tidak perlu menunggu laporan manual yang sering terlambat,” jelas politisi Partai NasDem itu.
Ia menambahkan, sistem digital semacam ini tidak hanya mempercepat koordinasi antarinstansi, tetapi juga menutup celah kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong Pemkot Balikpapan segera membangun aplikasi data sosial lintas dinas, agar setiap kasus stunting bisa ditangani lebih cepat dan terukur.
Dengan sistem yang terhubung, kata Siska, anak-anak berisiko stunting dapat segera diintervensi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan kelurahan setempat secara bersamaan.
“Kalau sistemnya saling terhubung, responnya pasti lebih cepat. Kita tidak boleh menunggu kasus memburuk baru bertindak,” tegasnya.
Siska menyadari pembangunan sistem digital memerlukan anggaran besar, tetapi ia menilai investasi di bidang teknologi informasi merupakan langkah strategis jangka panjang.
“Jakarta saja berani mengalokasikan dana Rp10 miliar untuk sistem data sosialnya. Balikpapan juga harus berani berinovasi. Kalau datanya kuat, kebijakan pasti tepat, dan hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*/Adv)
Penulis : Riel
