APBD 2026 Bakal Turun Drastis, DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Pahami Kondisi Fiskal Daerah

- Jurnalis

Jumat, 24 Oktober 2025 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa kondisi anggaran daerah pada tahun 2026 dipastikan akan lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menyusul turunnya transfer dana dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp1,55 triliun.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kebijakan pembangunan.

“Ada penurunan cukup signifikan, sekitar Rp1,55 triliun. Ini penting kami sampaikan supaya publik memahami konteksnya sejak awal,” ujar A3, sapaan akrabnya, saat ditemui di kantornya, Kamis (23/10/2025) kemarin.

Baca Juga :  Siswanto Dorong Percepatan Penyelesaian Gedung Food Court Klandasan, Ditarget Rampung Akhir Tahun

Ia menjelaskan, asumsi awal APBD 2026 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp4,5 triliun kini harus direvisi atau dirasionalisasi sebesar Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun.

Penurunan ini terjadi karena proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak seagresif tahun lalu.

“Tahun lalu PAD kita bisa proyeksikan Rp1,5 triliun, tapi dengan ekonomi yang melambat, kita harus lebih realistis. Pembahasan APBD tidak boleh didasarkan harapan, tapi perhitungan rasional,” tegasnya.

Meski demikian, A3 memastikan pemerintah daerah tetap memiliki strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Hanya saja, langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.

“Strategi tentu ada, tetapi butuh perhitungan sangat hati-hati. Kita tidak ingin memaksa, lalu di tengah jalan program berhenti karena kehabisan anggaran,” ucapnya.

Baca Juga :  Taufiq Qul Rahman Dukung Pemkot Permudah Pembayaran Pajak Tanpa Harus ke Pusat Kota

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berlangsung secepat ekspektasi publik karena harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

“Pembangunan tidak seperti membalik telapak tangan. Ada mekanisme yang wajib dilalui, dan semua itu bergantung pada kemampuan fiskal,” ujarnya.

A3 menekankan pentingnya transparansi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kami ingin pastikan masyarakat mendapat informasi yang jernih. Semua kebijakan pembangunan didasari perhitungan, bukan sekadar janji,” pungkasnya.(*/Adv)

Penulis : Riel

Berita Terkait

Siswanto Dorong Percepatan Penyelesaian Gedung Food Court Klandasan, Ditarget Rampung Akhir Tahun
Hadapi Pemangkasan TKD 2026, DPRD Berau Konsultasi ke DPRD Balikpapan
PBG Diperketat, Perda Miras Diperkuat, DPRD Balikpapan Fokus Lindungi Kepentingan Publik
Reses Hj. Kasmah di Graha Indah, Usulan Warga Didominasi Soal Sambungan Air Bersih dan Pipa Gas Berbahaya
Serap Aspirasi, Fauzi Adi Firmansyah Terima Keluhan Warga Soal Air Bersih dan Drainase
Reses Japar Sidik di Batu Ampar,  Masalah Air Bersih Jadi Aspirasi Utama Warga
Siswanto Budi Utomo Serap Aspirasi Pedagang Pasar Kelandasan, Warga Keluhkan Retribusi, Parkir, dan Penataan Pasar
Suriani Serap Aspirasi Warga Lamaru, Keluhan Fokus pada Air Bersih, UMKM, dan Pendidikan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Oktober 2025 - 10:30 WIB

APBD 2026 Bakal Turun Drastis, DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Pahami Kondisi Fiskal Daerah

Kamis, 23 Oktober 2025 - 20:19 WIB

Siswanto Dorong Percepatan Penyelesaian Gedung Food Court Klandasan, Ditarget Rampung Akhir Tahun

Kamis, 23 Oktober 2025 - 17:33 WIB

Hadapi Pemangkasan TKD 2026, DPRD Berau Konsultasi ke DPRD Balikpapan

Kamis, 23 Oktober 2025 - 14:20 WIB

PBG Diperketat, Perda Miras Diperkuat, DPRD Balikpapan Fokus Lindungi Kepentingan Publik

Kamis, 23 Oktober 2025 - 12:29 WIB

Reses Hj. Kasmah di Graha Indah, Usulan Warga Didominasi Soal Sambungan Air Bersih dan Pipa Gas Berbahaya

Berita Terbaru