Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Persoalan air bersih hingga kesulitan perizinan UMKM mencuat dalam reses Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Suriani, yang digelar di RT 17 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, Rabu (22/10/2025).
Bersama warga, Suriani memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta warga agar menyampaikan langsung keluhan mereka kepada para pemangku kebijakan.
Hadir pula perwakilan Disparpora, Dinas Koperasi dan UMKM, serta aparatur kecamatan untuk menindaklanjuti langsung aspirasi masyarakat.
Salah satu keluhan datang dari pelaku UMKM lokal, Ibu Wahyu, yang menyebut proses pengurusan izin PIRT dan sertifikasi halal masih berbelit.
“Kami pelaku bisnis rumahan sulit mengurus label halal dan PIRT. Apakah bisa ada kebijakan yang mempermudah prosesnya?” tanyanya.
Masalah klasik air bersih turut mengemuka. Aisyah, warga lainnya, mengaku sudah tiga kali mengajukan pemasangan PDAM namun selalu terkendala karena pipa induk belum tersedia. “Kami diminta biaya hingga Rp11 juta, padahal hanya dua rumah,” ucapnya.
Suriani langsung merespons bahwa aspirasi tersebut akan diperjuangkan melalui pokok pikiran (pokir) DPRD. Ia mengakui perlu intervensi anggaran pemerintah agar pemasangan pipa PDAM di kawasan dengan jumlah rumah terbatas tetap bisa diwujudkan.
“Kita coba dorong masuk ke SIPD agar bisa ditangani pemerintah,” jelasnya.
Terkait UMKM, Suriani meminta warga segera berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki program pembinaan hingga fasilitasi izin PIRT dan halal. “Kami pastikan aksesnya harus lebih mudah bagi pelaku usaha kecil,” tegasnya.
Selain air dan UMKM, warga juga menyoroti soal pendidikan, terutama bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).
Suriani memastikan akan mengawal agar siswa dari keluarga kurang mampu bisa memperoleh bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Suriani juga mendorong penguatan sektor wisata di Balikpapan Timur. Ia menilai kawasan wisata perlu ditata lebih rapi agar menjadi daya tarik sekaligus pengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan penataan yang baik, target PAD Rp1,7 hingga Rp2 triliun sangat memungkinkan tercapai,” pungkasnya. (*/Adv)
Penulis : Agus
