Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan agar kebijakan efisiensi anggaran melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak sampai merugikan para pegawai, terutama tenaga kesehatan.
Ia menyoroti isu rencana pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2026 yang dinilai berpotensi menurunkan kinerja dan motivasi aparatur dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Gasali menilai, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat seharusnya tidak mengorbankan sektor pelayanan publik. Pasalnya, tenaga kesehatan adalah ujung tombak yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Terkait isu pemotongan TPP, kita mendorong pemerintah agar tidak merugikan pegawai. Kalau dipotong, tentu itu merugikan. Kalau pun harus ada efisiensi, lakukan di segmen lain saja,” tegas Gasali, Rabu (29/10/2025).
Menurutnya, langkah efisiensi yang menyentuh hak-hak pegawai berpotensi menurunkan semangat kerja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
“Efisiensi pusat jangan sampai mengganggu sektor pelayanan publik, karena ini bisa berdampak pada kinerja pegawai. Tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka layak mendapat perhatian, bukan pengurangan,” tegasnya.
Gasali mendorong agar efisiensi dilakukan pada sektor lain yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti kegiatan seremonial atau program yang bersifat administratif. Ia menegaskan, hak pegawai harus tetap dijaga dan dilindungi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kinerja birokrasi daerah.
“Anggaran kesehatan dan pendidikan sudah memiliki porsi yang diatur undang-undang. Saya yakin efisiensi tidak akan terlalu berdampak untuk dua sektor itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gasali menyampaikan keyakinannya bahwa program pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran.
“Program di sektor kesehatan dan pendidikan saya yakin tetap berjalan. Kalau pun ada efisiensi, cukup di sisi seremonial saja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap optimal,” tutupnya.(*/Adv)
Penulis : Agus
