Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sri Hartini Anugraha, meminta para agen LPG untuk memperketat pengawasan terhadap pangkalan, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Balikpapan di Gedung DPRD, Rabu (5/11/2025).
Wanita yang akrab disapa Titin ini menyoroti adanya praktik penjualan gas LPG bersubsidi di luar mekanisme resmi.
Menurutnya, masih ada pangkalan yang menjual gas tidak langsung kepada masyarakat, melainkan kepada pihak lain dengan istilah “jual ke besti”. Akibatnya, masyarakat kerap mengeluhkan sulitnya memperoleh LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
“Yang menjadi masalah di lapangan, ada pangkalan yang menjual gas bukan kepada warga, tetapi kepada pihak tertentu. Akhirnya, masyarakat datang mengadu ke kami karena tidak dapat jatah atau membeli dengan harga lebih mahal,” ujar Titin.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap pangkalan seharusnya menjadi tanggung jawab agen. Karena itu, ia berharap para agen dapat lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan agar distribusi gas berjalan sesuai aturan.
“Kami sangat mengharapkan para agen melakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat terhadap pangkalan. Apalagi menjelang hari-hari besar keagamaan, biasanya permintaan meningkat dan potensi pelanggaran juga ikut naik,” tambahnya.
Titin mengingatkan bahwa setiap momentum hari besar seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadhan, Idulfitri, maupun Iduladha, kerap diikuti dengan lonjakan permintaan gas LPG di Balikpapan. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di lapangan.
“Trennya selalu sama. Setiap menjelang hari besar, gas mulai langka, harga naik, lalu setelahnya landai lagi. Karena itu kami ingin ada kerja sama dan kemitraan yang baik antara pemerintah, agen, dan pangkalan untuk menjaga stabilitas pasokan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Balikpapan akan terus memantau distribusi LPG dan berkoordinasi dengan DPRD, Pertamina Patra Niaga serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar. (*/Adv Diskominfo)
Penulis : Agus
