BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menuai kritik dari masyarakat dan wakil rakyat. Bukan soal substansi program, melainkan lemahnya strategi sosialisasi yang membuat informasi penting tidak sampai secara utuh kepada publik.
Salah satu yang angkat bicara adalah Muhammad Najib, Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai, persoalan bukan pada kebijakan, melainkan pada cara Pemkot menyampaikan informasi.
“Kami bukan mengkritik program kerja Pemkot. Tapi sosialisasi melalui media sosial tidak dikelola dengan baik. Akun resmi Pemkot seharusnya menjadi ruang informasi publik, bukan sekadar panggung seremonial pejabat,” tegas Najib saat di hubungi awak media ini melalui Seluler, Selasa 26 Agustus 2025.
Najib menilai penggunaan media sosial resmi Pemkot masih jauh dari harapan. Alih-alih menyampaikan informasi penting yang dibutuhkan masyarakat, kanal resmi tersebut justru lebih banyak menampilkan wajah pejabat dan agenda seremonial.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan kesan bahwa tim media sosial Pemkot bekerja layaknya tim kampanye, bukan pelayan informasi publik.
Alhasil, akun tersebut hanya menjadi komunikasi satu arah, menyuarakan capaian Pemkot tanpa memberi ruang interaksi yang sehat dengan masyarakat.
Padahal, masyarakat menunggu informasi praktis dan jelas terkait layanan publik, seperti:
– Administrasi kependudukan
– BPJS kesehatan
– Beasiswa pendidikan
– Pajak dan retribusi daerah
– Sosialisasi program pembangunan
“Namun faktanya, sosialisasi semacam itu minim, bahkan nyaris tidak muncul dalam kanal resmi milik Pemkot” beber Najib
Ia menyebutkan minimnya sosialisasi ini berimbas pada berbagai kebijakan strategis Pemkot. Misalnya, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak tersampaikan secara komprehensif ke warga, program BPJS, maupun informasi terkait beasiswa.
Akibatnya, masyarakat merasa kaget, bingung, bahkan terkadang terkesan tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Situasi ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakatnya.
Selain membuat command center pelayanan publik Najib menegaskan, sudah saatnya Pemkot memanfaatkan kanal resminya sebagai wadah komunikasi publik yang transparan dan partisipatif. Informasi harus mengalir dari pemerintah ke masyarakat secara terbuka, tidak hanya menonjolkan pencitraan semata.
“Masyarakat ingin diajak bicara, bukan sekadar jadi penonton,” ujarnya mengingatkan.
Kritik ini menjadi cermin bagi Pemkot Balikpapan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, partisipasi, dan komunikasi dua arah dengan publik harus diutamakan.
“Masyarakat berhak tahu setiap kebijakan, bukan hanya mendengar keberhasilan yang diklaim pemerintah. Jika Pemkot mampu memperbaiki strategi komunikasinya, bukan hanya legitimasi publik yang meningkat, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin kokoh”tandasnya.
Reporter : Agus
