Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Sarifuddin Oddang, masa sidang 1 tahun 2025, menjadi momen penting bagi ratusan warga dan Ketua RT menyampaikan segala persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.
Jaring aspirasi yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Graha Indah, pada Senin, (20/10/2025) malam, dihadiri sejumlah narasumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Balikpapan, yakni Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), serta Ketua LPM Kelurahan Graha Indah.
Beragam aspirasi disampaikan dalam reses ini sebagai bentuk usulan bagi mereka, terutama terkait permasalahan banjir di sejumlah titik sekaligus menyoroti dampak dari pembabatan lahan mangrove yang dilakukan oleh salah satu perusahaan.
Disini, sebagian dari warga mengutarakan segala dampak banjir terhadap lingkungan maupun tempat tinggal mereka, dan sebagian warga lainnya yang jauh dari dampak pembukaan lahan mangrove menyampaikan penyebab banjir terjadi karena dampak dari drainase yang kurang memadai.
Sarifuddin Oddang menyebut, bahwa masalah banjir terjadi di beberapa lingkungan RT di Graha Indah salah satunya disebabkan karena dampak dari pembabatan lahan mangrove oleh sebuah perusahaan seluas 28 hektar.
Pembabatan lahan mangrove ini diduga akan dibangun sebuah pabrik. Namun dibalik itu juga dinilai sebagai salah satu penyumbang utama banjir di beberapa lingkungan RT Graha Indah.
“Karena dinilai menimbulkan masalah baru, dari total lahan mangrove seluas 28 hektar yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan, maka yang 17 hektar sudah ditutup oleh DLH Balikpapan,” kata Oddang saat disambangi awak media seusai melaksanakan reses.
Oddang mengatakan, bahwa selama ini pihak perusahaan dinilai tidak transparan dalam proses pembangunan di lahan mangrove tersebut, terutama terkait aturan batas jarak bangunan dengan sempadan sungai.
“Yang kita tuntut itu pihak perusahaan harus menyampaikan aturannya, bagaimana yang dimaksud dengan sempadan sungai, jaraknya berapa. Pertanyaannya, izin untuk membangun itu sudah selesai gak?, silahkan membangun asalkan tidak menjadi masalah baru,” ujar Oddang.
Untuk menghindari terjadinya banjir susulan, ia menegaskan bahwa pihaknya meminta perusahaan agar membangun parit di sekitar lokasi yang sedang dibangun, karena berbatasan langsung dengan lahan lingkungan warga Graha Indah.
“Kita minta pihak perusahaan untuk membangun parit yang berbatasan langsung dengan lahan lingkungan warga di Graha Indah. Jangan selalu dengan biaya APBD, karena setiap terjadi banjir APBD yang turun langsung. Sedangkan pembangunan di lahan itu merupakan kepentingan perusahaan,” terangnya.
Selain beragam persoalan banjir, pada reses ini terdapat hal menarik yang turut serta menjadi pembahasan, yakni rencana pembangunan destinasi wisata mangrove di wilayah Graha Indah.
Destinasi wisata ini akan dirancang menjadi wisata yang akan memanfaatkan seluruh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk peningkatan perekonomian terutama di wilayah Balikpapan Utara.
“Destinasi ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pariwisata yang berkelanjutan, pariwisata yang memanfaatkan seluruhnya dari masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Ratih Kusuma yang turut serta hadir dalam kegiatan reses tersebut.
Ia mengungkapkan, bahwa pariwisata ini akan dikelola oleh swasta, masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, menurut Ratih, dalam pembangunan wisata ini nantinya harus didukung oleh beberapa faktor. Pertama, aksebilitas. Dimana, akses ke kawasan wisata dapat dijangkau dengan baik.
Kedua, akomodasi. Dimana, para pengunjung setelah tiba di kawasan wisata dapat disuguhi oleh sejumlah bangunan baik villa maupun rumah tinggal.
Ketiga, Aktivitas. Para pengunjung saat tiba di kawasan wisata, mereka bisa menikmati beragam suguhan UMKM.
Keempat, Atraksi. Pengunjung akan disuguhi beragam seni seperti tari, musik, yang berasal dari hasil pemberdayaan masyarakat secara langsung.
“Untuk mewujudkan destinasi wisata ini, kami dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga siap memfasilitasi masyarakat untuk bertemu langsung dengan beberapa OPD terkait untuk membranding hal ini,” ujarnya.(*/Adv)
Penulis : Agus/Fauzi
Editor : Riel
