Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah restoran dan kafe di kawasan Pentacity Mall, Jumat (30/1/2026), dewan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak daerah, khususnya pajak restoran sebesar 10 persen.
Sidak ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan langsung terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah, yang mewajibkan seluruh pelaku usaha restoran dan kafe memungut serta melaporkan pajak secara transparan dan akuntabel.
Kegiatan pengawasan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah, didampingi Sekretaris Komisi II Taufik Qul Rahman, serta anggota Komisi II lainnya, Mieke Henny, Suriani, dan Japar Sidik. Turut hadir pula petugas pengawas dari Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan.
Rombongan menyasar sejumlah outlet ternama yang beroperasi di dalam pusat perbelanjaan tersebut, di antaranya Starbucks Coffee, Fore Coffee, Warung Koffie Batavia, Shem Ramen, Royal K-BBQ, hingga beberapa restoran lainnya. Di setiap lokasi, anggota dewan meminta struk transaksi untuk dicocokkan dengan sistem pelaporan pajak daerah.
Tak hanya itu, Komisi II juga memeriksa langsung Tapping Box, alat perekam transaksi yang terhubung dengan sistem pajak daerah. Sekretaris Komisi II, Taufik Qul Rahman, terlihat mengecek langsung kondisi alat tersebut.
“Kok lampunya nyala satu saja ya, yang lain bisa dua,” ujar Taufik kepada petugas pajak.
Petugas BPPDRD menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak memengaruhi kinerja alat dan pelaporan pajak tetap berjalan normal. Meski demikian, Komisi II tetap meminta pengawasan dilakukan secara detail dan berlapis.
Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan pentingnya kesesuaian data transaksi yang tercatat dengan laporan pajak.
“Coba cek nota ini, sesuai tidak, update atau tidak,” tegas Fauzi sambil meminta petugas memastikan validitas data secara real time.
Di sela-sela sidak, Taufik Qul Rahman mengungkap adanya indikasi ketidakwajaran pendapatan di salah satu outlet yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Rata-rata outlet di sini pendapatannya di atas Rp800 juta per bulan, otomatis pajaknya 10 persen. Tapi ada satu outlet yang ramai sekali, pendapatannya per bulan tidak sampai Rp220 juta. Ini mencurigakan dan harus kita kejar, ada indikasi atau tidak,” ujarnya.
Taufik menekankan bahwa pada tahun 2026, yang disebut sebagai masa efisiensi anggaran, pemerintah daerah sangat bergantung pada kekuatan PAD.
“Komisi II bersama mitra kami BPPDRD terus bekerja mengawal PAD. Kunci pembangunan Kota Balikpapan ada pada PAD yang dikelola secara jujur dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha, baik lokal maupun nasional, agar patuh terhadap regulasi yang berlaku di Kota Balikpapan.
“Usaha boleh berkembang, tapi kewajiban pajak tidak boleh diabaikan. Ini soal keadilan dan kontribusi bagi kota,” katanya.
Perlu diketahui Sidak di Pentacity Mall ini merupakan hari keempat dari rangkaian pengawasan intensif yang direncanakan berlangsung selama sepekan. Secara keseluruhan, Komisi II DPRD Balikpapan menargetkan pemeriksaan terhadap sekitar 230 objek pajak, meliputi hotel, restoran, kafe, serta Tempat Hiburan Malam (THM) di seluruh wilayah Kota Balikpapan.
Reporter : Ags
