Pamungkasnews.id, Balikpapan – Ledakan kemarahan politikus akhirnya pecah di Gedung DPRD Balikpapan. Tiga fraksi besar, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB, secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) dan mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kegagalan pelayanan air bersih yang dianggap mengabaikan hak dasar masyarakat kota.
Krisis air bersih bukan lagi masalah teknis, melainkan bukti nyata kelumpuhan manajerial dan kegagalan kepemimpinan di tubuh PTMB. Ribuan warga menderita akibat distribusi air yang tidak menentu, daftar tunggu sambungan baru yang stagnan, hingga kualitas air yang tak layak pakai—keruh, bau, bahkan tak jarang tak mengalir sama sekali.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, dengan nada keras menuding PTMB telah berubah dari institusi pelayanan publik menjadi sumber penderitaan rakyat.
“Setiap Reses kami ke lapangan, keluhan warga soal air bersih selalu muncul. Bukan hanya sekali dua kali. Ini masalah menahun, dan PTMB tetap saja sibuk menyusun alasan tanpa aksi. Ini penghinaan terhadap warga Balikpapan,” kecam Najib, Rabu (18/6/2025).
Ia menyebut daftar tunggu sambungan baru yang terus mengular sebagai bentuk pengabaian administratif dan kegagalan teknis yang disengaja.
“Yang lebih parah, PTMB seenaknya menutup pendaftaran sambungan baru tanpa solusi. Mereka putuskan sepihak, dan rakyat disuruh sabar menunggu entah sampai kapan. Ini perusahaan daerah, bukan perusahaan pribadi!” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyatakan tiga tuntutan keras:
1. Bongkar Total Kinerja PTMB
Tidak cukup lagi dengan teguran. Harus ada audit menyeluruh atas anggaran, distribusi, dan tata kelola PTMB. DPRD tak akan segan menyeret ke ranah hukum jika ditemukan unsur kelalaian atau penyalahgunaan.
2. Bersihkan Manajemen PTMB dari Oknum Tak Kompeten
Reformasi struktural mutlak. Jika manajemen saat ini tak mampu bekerja profesional, maka sebaiknya mundur. Balikpapan tak butuh pemimpin perusahaan yang hanya pintar rapat dan sibuk membuat alasan.
3. Transformasi Lembaga Jadi Perusahaan Modern dan Transparan
Percepatan transformasi ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda) harus dilakukan segera, dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keterbukaan data. PTMB harus tunduk pada audit publik dan pengawasan legislatif.
Najib menyebut Pembentukan Pansus bukan sekadar usulan. Ini ultimatum politik.
“Jika Wali Kota dan Direksi PTMB terus bungkam dan pasif, maka Pansus adalah jalan untuk membongkar semua kebusukan di dalam. Ini bukan waktu basa-basi. Air adalah hak rakyat, dan kami tidak akan diam melihat warga diperlakukan seperti kelas dua,” ujar Najib lantang.
Menurutnya, krisis air adalah indikator kegagalan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dasar, dan jika dibiarkan, dapat memicu krisis kepercayaan publik.
“Kami sudah cukup bersabar. Jika tidak segera ada perbaikan nyata dalam hitungan minggu, bukan bulan, kami pastikan Pansus akan turun dengan kewenangan penuh. Tidak tertutup kemungkinan panggilan paksa terhadap pihak-pihak terkait,” beber Najib.
“Krisis air di Balikpapan bukan hanya tentang keran yang tak mengalir, tapi tentang Pemerintah Kota Balikpapan yang gagal hadir. DPRD telah berbicara. Kini giliran Wali Kota dan PTMB untuk memilih: berbenah atau dibongkar” tandasnya.
Reporter : Agus
