Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Kritik keras dilontarkan Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, terhadap buruknya pelayanan air bersih oleh PDAM Tirta Manggar.
Ia menilai, kondisi di lapangan saat ini mencerminkan lemahnya manajemen, tumpulnya empati pelayanan, dan buruknya sistem birokrasi di tubuh PDAM.
Pasalnya puluhan warga yang tinggal tepat di sekitar Waduk KM 12 Karang Joang, sumber utama air baku PDAM, justru tak tersentuh jaringan air bersih. Ironisnya lagi, pipa induk PDAM melintas hanya beberapa meter dari rumah mereka, namun permohonan pemasangan Sambungan Rumah (SR) tak kunjung direalisasikan.
“Ini sungguh tidak masuk akal. Warga yang tinggal di dekat waduk sumber air utama kota ini justru hidup dalam kesulitan air bersih dari PDAM. Di mana letak keadilan pelayanan publiknya?” tegas Najib saat di hubungi awak media melalui seluler, Selasa (4 /11/2025).
Najib menilai bahwa kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cermin dari bobroknya sistem pelayanan PDAM yang lamban, birokratis, dan tidak pro rakyat.
Menurutnya, keluhan warga tentang sulitnya mengajukan pemasangan SR sudah berlangsung lama, namun tidak pernah direspons secara tuntas oleh pihak PDAM.
“Setiap kali warga mengajukan permohonan, selalu dijawab dengan alasan teknis dan keterbatasan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan. PDAM jangan hanya bisa berteori di ruang rapat, tapi buta terhadap realita di lapangan,” kritik Najib tajam.
Politisi yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa air bersih adalah hak dasar masyarakat, bukan fasilitas istimewa. Oleh karena itu, PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan semua warga mendapat pelayanan yang layak, terutama mereka yang tinggal di sekitar sumber air.
“Bagaimana mungkin PDAM berbicara soal pengembangan jaringan dan target pelayanan seratus persen, jika di sekitar waduk sendiri masih banyak warga belum terlayani? Ini bentuk ironi yang nyata dari kegagalan manajemen pelayanan publik,” ujarnya.
Najib meminta Direksi PDAM Tirta Manggar segera melakukan evaluasi total terhadap sistem kerja dan pelayanan di lapangan. Ia mendesak agar PDAM membuka transparansi data wilayah yang belum terlayani, memotong rantai birokrasi, dan menindak tegas oknum yang memperlambat proses pemasangan SR.
“Jika PDAM terus seperti ini, jangan salahkan publik bila kepercayaan mereka hilang. BUMD ini berdiri untuk melayani, bukan untuk mempersulit. Jika pimpinan PDAM tidak mampu memperbaiki sistem, maka sebaiknya dievaluasi oleh Pemerintah Kota,” tegasnya tanpa basa-basi.
Dalam kesempatan itu, Najib juga menyerukan agar Pemerintah Kota Balikpapan ikut turun tangan mengawasi kinerja PDAM. Ia menilai, pengawasan pemerintah harus lebih tegas, karena air bersih adalah bagian dari hak hidup yang dijamin oleh konstitusi.
“Air bersih bukan barang dagangan. Ini kebutuhan dasar warga Balikpapan. Jangan biarkan masyarakat menjerit di depan sumber air. Ini tanggung jawab moral, sosial, dan politik yang tidak bisa diabaikan,” pungkas Najib. (*/Adv)
Penulis : Agus
