Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk menata dan melengkapi aset serta kewenangan di tingkat kelurahan dan kecamatan sebelum melanjutkan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, banyak program fisik dan layanan publik yang berjalan tidak optimal karena kelengkapan aset penunjang di lapangan belum tersedia, termasuk sarana kebersihan, peralatan tanggap bencana, dan dukungan pelayanan administrasi.
“Pemerintah jangan hanya fokus membangun yang besar-besar, tapi lengkapi dulu kebutuhan dasar di bawah. Minimal di kelurahan dan kecamatan sudah ada mobil sampah kecil, alat penanggulangan bencana, atau terpal untuk darurat longsor,” ujar Najib saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (16/10/2025).
Najib mencontohkan, dalam situasi bencana seperti tanah longsor, aparat kelurahan dan kecamatan seharusnya bisa langsung bergerak cepat tanpa harus menunggu bantuan dari dinas terkait yang posisinya jauh.
“Misalnya kejadian longsor di Balikpapan Barat, masa harus nunggu BPBD yang kantornya di Balikpapan Selatan? Kalau di tingkat kelurahan ada alat-alat sederhana, setidaknya bisa penanganan awal dulu,” jelasnya.
Selain penanggulangan bencana, Najib juga menyoroti pentingnya delegasi kewenangan teknis ke wilayah, terutama untuk kegiatan kecil seperti perbaikan jalan lingkungan, pengecoran gang, hingga pelayanan perizinan dasar.
“Beberapa pekerjaan kecil seperti semenisasi gang atau perawatan jalan kecil seharusnya bisa dikerjakan di tingkat kecamatan atau kelurahan. Jadi tidak semua menumpuk di dinas. Itu kan bentuk efisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ia menyebut, konsep tersebut sejalan dengan semangat Smart City yang diusung Pemerintah Kota Balikpapan, yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem digital dan pembagian kewenangan yang jelas.
“Di Jakarta, misalnya, warga bisa mengurus PBG (Perizinan Bangunan Gedung) di kelurahan. Tidak perlu jauh-jauh ke dinas, cukup online dan petugas kelurahan bisa bantu input berkas. Nah, ini contoh pelayanan publik yang efisien dan modern,” ungkapnya.
Najib berharap, sebelum pemerintah menambah program pembangunan fisik baru, aset dasar dan struktur kewenangan di lapangan harus lebih dulu dibenahi agar program kota bisa berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau pondasinya kuat, pelayanannya jelas, dan asetnya lengkap, pembangunan akan lebih tepat sasaran. Jangan sampai semangat membangun justru terganjal karena alat kerja di bawah tidak siap,” pungkasnya.(*/Adv)
Penulis : Riel
