Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan terus mendorong pemerintah agar para kader Posyandu mendapatkan honor resmi dari APBD, mengingat peran vital mereka dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak, termasuk penurunan angka stunting.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim S.Pd.I, menyampaikan bahwa rencana pemberian honor tersebut sudah dibahas dalam forum diskusi bersama sejumlah OPD.
Namun, ia menegaskan bahwa sebelum honor dapat diberikan, seluruh kader harus melalui proses sertifikasi terlebih dahulu.
“Ini bagian dari proyek besar pemerintah. Pengalaman kami saat berkunjung ke Deli Serdang, di sana kader Posyandu menerima honor sekitar Rp200 ribu, tetapi mereka sudah tersertifikasi. Pola itu yang akan kita dorong untuk diterapkan di Balikpapan,” ujar Hj. Iim usai melaksanakan reses di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (20/10/2025).
Selain persoalan honor, Hj. Iim menyoroti problem klasik yang selama ini menghambat efektivitas kerja lapangan, yakni ketidaksinkronan data antar dinas.
Menurutnya, data penerima bantuan dan data kesehatan masih berbeda-beda antara Dinas Kesehatan, DP3AKB, maupun instansi lainnya.
“Masalah utama kita ini data yang belum satu pintu. Kami sudah komunikasikan ke Kementerian Kominfo agar ke depan Balikpapan punya sistem data terpadu. Kalau butuh data warga Karang Rejo, misalnya, tinggal klik saja. Tidak perlu didata ulang berulang-ulang,” jelasnya.
Ia memastikan Komisi IV DPRD akan terus mengawal agar persoalan data dan honor kader Posyandu ini dapat segera ditindaklanjuti, sehingga tata kelola pelayanan masyarakat menjadi lebih efisien dan profesional.
“Kami minta masyarakat bersabar. Ini sedang kita dorong agar ke depan administrasi pemerintahan kita semakin rapi dan tepat sasaran,” tutupnya.(*)
Penulis : Riel
