Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN — Serap Aspirasi (Reses) Anggota DPRD Kota Balikpapan Hj. Iim S.Pd di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, berlangsung hangat dan penuh keluhan langsung dari masyarakat, Senin (20/10/2025)
Acara yang digelar di halaman kantor kelurahan tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kaltim La Ode Nasir, Lurah Karang Rejo Budi, serta perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos) dan DP3AKB Balikpapan dan sejumlah warga yang tergabung dalam komunitas Halte Sedekah.
Lurah Karang Rejo, Budi, membuka kegiatan dengan mengajak warga agar tidak sekadar hadir, namun benar-benar menyampaikan kebutuhan mereka.
“Ini kesempatan langka. Jangan ragu untuk bersuara karena Ibu Iim hadir untuk membawa aspirasi kita ke pemerintah,” ucapnya.
Sejumlah warga langsung memanfaatkan forum tersebut. Salah satunya Sri Hartini, yang mengeluh rumah tidak layak huni milik tetangganya belum juga mendapatkan program bedah rumah akibat terkendala administrasi kepemilikan tanah.
Ia juga menyoroti buruknya validasi data bantuan sosial, mengingat dirinya pernahengajukan permohonan bantuan untuk warga penyandang Disbilitas, namun tidak kunjung mendapatkan jawaban.
“Kami sudah berkali-kali didata, tapi bantuan tidak pernah turun. Ironisnya, nama warga yang sudah meninggal justru masih muncul sebagai penerima,” keluhnya.
Masalah lain disampaikan Masliamur, dimana dirinya mempertanyakan minimnya perhatian pemerintah karena kerja kader semakin berat namun tanpa adanya honor.
“Posyandu ini ujung tombak kesehatan ibu dan anak. Tapi kader tidak diberi insentif, bagaimana kader bisa bekerja maksimal,” ucap Maslianur.
Mendapatkan keluhan tersebut, perwakilan DP3AKB, Rinda, menjelaskan bahwa pihaknya akan turun langsung mengecek kasus perumahan tersebut bersama dinas terkait.
Ia juga mengakui persoalan besarnya jumlah Posyandu di Balikpapan menjadi kendala. Sehingga butuh anggaran yang cumjp besar untuk memberikan honor kepada kader posyandu.
“Total ada sekitar 1.600 Posyandu. Kami sedang menata ulang agar tidak terlalu banyak dan bisa diajukan anggarannya dengan lebih realistis,” ujar Rinda.
Menanggapi aspirasi warga, Hj. Iim menegaskan bahwa Komisi IV DPRD telah mendorong dua hal prioritas yakni honor dan sertifikasi kader Posyandu, serta penataan sistem data bantuan agar tidak tumpang tindih antar dinas.
“Masalah terbesar kita adalah data tidak satu pintu. Itu yang sedang kami dorong agar pembagian bantuan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh aspirasi akan dibawa ke pembahasan resmi di DPRD dan meminta warga terus aktif mengawal agar proses berjalan transparan.
“Reses bukan sekadar seremonial. Ini adalah ruang koreksi dari rakyat untuk pemerintah,” pungkasnya.(*/Adv)
Penulis : Riel
