BALIKPAPAN | Pamungkasnews.id – Ledakan kemarahan publik akhirnya tak terbendung. Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa PC PMII dan komunitas sopir truk tumpah ruah di depan Gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (04/05/2026) siang.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa ini adalah akumulasi kekecewaan panjang terhadap bobroknya distribusi BBM subsidi jenis solar yang tak kunjung dibenahi.
Di kota yang dikenal sebagai “lumbung minyak”, realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Para sopir truk harus mengantre berhari-hari hanya untuk mendapatkan solar bersubsidi. Situasi ini dinilai sebagai ironi akut sekaligus bukti kegagalan tata kelola energi yang sistemik.
Koordinator aksi, Hijir Ismail Aziz, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal teknis distribusi, melainkan indikasi kuat adanya praktik culas yang dibiarkan tumbuh subur.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini pembiaran. Ada dugaan kuat praktik penimbunan oleh oknum ‘pengetap’ yang menguras kuota harian dalam hitungan jam. Sementara rakyat kecil harus menunggu berhari-hari,” tegasnya lantang.
Selama ini, distribusi solar subsidi hanya bertumpu pada dua titik SPBU, yakni Km 13 dan Km 15. Dampaknya fatal, antrean kendaraan mengular hingga ratusan unit setiap hari, memicu pemborosan waktu, kenaikan biaya logistik, hingga potensi konflik sosial akibat ketimpangan akses.
Komunitas seperti Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB), Truck Community Balikpapan (TCB), hingga ARTS bersatu dalam satu suara: sistem distribusi solar di Balikpapan telah gagal total.
Dalam aksi tersebut, massa menyodorkan delapan tuntutan keras dan terukur :
1. Penindakan tegas terhadap penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi
2. Penambahan titik SPBU untuk mengurai antrean
3. Pengaktifan kembali SPBU Km 9 khusus angkutan umum
4. Prioritas distribusi untuk pelaku usaha lokal
5. Desakan kepada aparat kepolisian menuntaskan mafia solar bersubsidi atau mundur
6. Operasional SPBU 24 jam di titik strategis
7. Evaluasi kuota oleh BPH Migas sesuai kebutuhan riil
8. Intervensi langsung Gubernur Kalimantan Timur
Massa bahkan memberikan ultimatum keras jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada realisasi konkret, gelombang aksi yang lebih besar akan digelar.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, yang turun langsung menemui massa, tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia secara terbuka mengakui adanya ketimpangan serius dalam distribusi solar.
“Dari 19 SPBU, hanya dua yang melayani solar. Ini tidak masuk akal. Antrean sampai 400 kendaraan setiap hari itu sudah keterlaluan,” ujarnya tajam.
Dalam langkah cepat, DPRD menghadirkan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga di lokasi aksi. Hasilnya, satu tuntutan langsung disetujui operasional SPBU 24 jam di titik tertentu.
Tak berhenti di situ, DPRD mengambil langkah strategis dengan mengajak perwakilan mahasiswa dan sopir truk bertolak ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan BPH Migas. Agenda utamanya: mendesak penambahan kuota solar dan membuka titik distribusi baru.
Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri Sam, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung langkah tersebut, meski menegaskan bahwa kewenangan kuota berada di tangan regulator.
“Kami hanya menyalurkan. Penentuan kuota ada di BPH Migas. Karena itu, semua akan dibahas di sana,” jelasnya.
Aksi ditutup dalam kondisi kondusif setelah Ketua DPRD menandatangani tuntutan massa. Namun, ini bukan akhir ini adalah awal dari tekanan publik yang lebih besar terhadap pemerintah dan aparat.
Krisis solar di Balikpapan kini bukan lagi isu lokal. Ini telah menjadi simbol kegagalan distribusi energi nasional yang harus segera dibenahi atau siap menghadapi gelombang perlawanan yang lebih masif.
Reporter: Agus
