PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Polda Kaltim menyerahkan 1000 paket sembako kepada buruh di Samarinda dan Kutai Timur. Penyerahan bantuan itu dilakukan di halaman Mapolda Kaltim, Jum’at (16/9/2022) pagi kepada empat perwakilan serikat buruh.
Kapolda Kaltim, Irjen Imam Sugianto, menuturkan bahwa pemberian paket sembako ini sebagai program sosial untuk meringankan beban masyarakat, yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Ini adalah upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak kenaikan BBM,” kata Kapolda Kaltim didampingi Direktur Intelkam Polda Kaltim, Kombes Dedy Kusuma Bakti, usai pelepasan mobil pengangkut sembako.
Dikatakan Imam sejauh ini Polda Kaltim melalui satuan wilayah Polres maupun Polresta dan pejabat utama sudah menyalurkan 4000 lebih paket sembako di seluruh Kaltim, dengan sasaran nelayan, supir angkot serta pekerja publik.
“Kami berharap langkah ini (penyaluran baksos,Red) juga diikuti pihak lain, khususnya para pengusaha,” pinta Imam.
Dir Intel Polda Kaltim Kombes Pol Kombes Pol Dedy Kusuma Bakti merinci bantuan paket sembako diberikan kepada para buruh yang diwakili dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kaltim, Federasi Serikat Pekerja Kayu Hutan Industri Indonesia (FSP KAHUTINDO) Kaltim, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Kaltim dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kaltim.
“Masing-masing organisasi ini anggotanya mencapai ribuan dari berbagai sektor bidang pekerjaan. Seperti transportasi industri umum, perkayuan, jasa, hingga perkebunan. “kata Dedy dihadapan Kapolda Kaltim.
Langkah yang diambil oleh Polda Kaltim dengan memberikan paket sembako kepada para buruh diapresiasi oleh Ketua DPD FSP Kahutindo Kaltim, Sukarjo. Dia mengaku terbantu dengan adanya bantuan paket sembako yang nantinya akan diberikan kepada para pekerja.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Kapolda Kaltim dan Pak Dir Intel Polda Kaltim yang sudah menaruh perhatian besar kepada kami. Tentu bantuan ini sangat membantu kepada anggota kami,”timpalnya.
Sukarjo menambahkan bahwa terkait kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM diakui sangat memberatkan, akan tetapi hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah.
“Berkat koordinasi itulah kami diajarkan bahwa menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi itu penting, namun jauh lebih penting ternyata akan lebih bisa diselesaikan melalui asas musyawarah mufakat.”tandasnya.
Reporter : Ags