Mulai Membaiknya Daya Beli Masyarakat, Pemkot Balikpapan Akan Memaksimalkan PAD Melalui Wajib Pajak Restoran

- Jurnalis

Kamis, 14 April 2022 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Balikpapan, Pamungkasnews.id – Mulai perekonomian kota Balikpapan terkhusus daya beli masyarakat. Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengantisipasi potensi kebocoran dari pajak restoran.

Secara umum permasalahan optimalisasi pajak daerah di kota Balikpapan terkendala adanya piutang pajak yang lumayan tinggi seperti pajak restoran.

Pembayaran pajak restoran itu diperoleh dari masyarakat yang dikenakan pajak 10 persen Ini yang seharusnya disetorkan wajib pajak restoran kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan berdasarkan omset dan titipan wajib pajak.

Plt BPPDRD Kota Balikpapan Idham memastikan setiap bulan semua restoran yang berada di kota Balikpapan melakukan assement untuk melaporkan omset.

Namun dirinya juga tak memungkiri jika dari sekian banyak wajib pajak, masih ada juga yang kurang patuh menunaikan kewajibannya dalam menyampaikan pajak yg dititipkan masyarakat untuk diserahkan kepada BPPDRD Kota Balikpapan.

“Seharusnya wajib pajak restoran menyetorkan piutang itu kepada pemerintah berdasarkan omset dan titipan. Mereka hanya melapor tapi tidak membayar yang dilaporkan sehingga timbul piutang ” jelas Idham saat ditemui di Kantor BPPDRD Kota Balikpapan, Kamis (14/4/2022).

“Cukup besar jumlahnya, mencapai miliaran rupiah. Untuk rincian pajak restoran belum tahu hitungan persisnya berapa,” jelasnya.

Idham mengakui piutang Pemkot itu cukup besar, sehingga harus di lakukan verifikasi dan validasi kembali, untuk memastikan penyebab terjadinya piutang.

Tidak hanya itu besaran sangsi denda juga dibebankan wajib pajak sebesar dua persen setiap bulan.

Piutang memiliki masa kadaluarsa lima tahun, ketika lima tahun tidak ditagih dan melewati verifikasi, validasi masih aktif maka tetap dilakukan penagihan pajak. “Itu tetap kita ingatkan,” jelasnya.

Perlu diketahui, dengan membayar pajak kepada pemerintah berarti mendukung proses pembangunan. Bukan hanya itu, kewajiban membayar pajak ini juga secara umum akan kembali ke masyarakat dengan berbagai manfaat yang bisa didapatkan.

Reporter : Tin

Berita Terkait

Family Gathering Pamungkas Group di Pantai Manggar, Perkuat Silaturahmi dan Semangat Kebersamaan
Kaltim-Kaltara Rawan Jadi Destinasi 219 Ribu Pengungsi Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Bentuk Forkopdensi
Polda Kaltim dan PJI Perkuat Sinergi, Kapolda: Pers dan Polri Harus Saling Menguatkan
HUT RI ke-81, RT 68 Balikpapan Utara Perkuat Kebersamaan Warga Lewat Beragam Kegiatan Lomba
Pelantikan DPD dan DPC APSI se-Kaltim, Momentum Baru Perkuat Profesionalisme Satpam
Semarak HUT RI ke-81, PT Benua Raya Grup Gelar Beragam Lomba, Perkuat Semangat Kebangsaan Karyawan
Kemerdekaan ke-81 RI, NasDem Balikpapan Serukan Aksi Nyata untuk Transformasi Kota
Semarak HUT RI ke-81, DPD Ikapakarti Balikpapan Satukan Ribuan Warga Lewat Jalan Santai, Bazar UMKM, dan Gebyar Budaya
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 02:47 WIB

Family Gathering Pamungkas Group di Pantai Manggar, Perkuat Silaturahmi dan Semangat Kebersamaan

Kamis, 17 September 2026 - 09:34 WIB

Kaltim-Kaltara Rawan Jadi Destinasi 219 Ribu Pengungsi Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Bentuk Forkopdensi

Kamis, 3 September 2026 - 23:09 WIB

Polda Kaltim dan PJI Perkuat Sinergi, Kapolda: Pers dan Polri Harus Saling Menguatkan

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 23:25 WIB

HUT RI ke-81, RT 68 Balikpapan Utara Perkuat Kebersamaan Warga Lewat Beragam Kegiatan Lomba

Kamis, 20 Agustus 2026 - 02:59 WIB

Pelantikan DPD dan DPC APSI se-Kaltim, Momentum Baru Perkuat Profesionalisme Satpam

Berita Terbaru