Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dengan agenda Penyampaian Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin, (18/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri ddiampingi kedua wakilnya, Yono Suherman dan Muhammad Taqwa, serta dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan, H Bagus Susetyo.
Dalam penyampaiannyayang Alwi mengapresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menilai TAPD bekerja cepat dan cermat dalam merespons dinamika fiskal yang terjadi belakangan ini.
“Penurunan signifikan pendapatan transfer ke Kota Balikpapan menuntut kita semua mengambil langkah strategis, rasional, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip penyusunan APBD harus tetap menjadi pegangan,” tegas Alwi.
Menurutnya, penyusunan ulang APBD 2026 harus mampu memastikan seluruh program prioritas khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan warga tetap dapat dibiayai meski terjadi penyesuaian anggaran.
Alwi menjelaskan, Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2026 pada 12 September 2025 lalu.
Namun, terjadi perubahan setelah terbitnya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 September 2025 yang menetapkan penyesuaian kebijakan dana transfer ke daerah.
Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan alokasi anggaran untuk Kota Balikpapan sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi komposisi neraca pendapatan dan belanja tahun anggaran 2026.
“Perubahan inilah yang kemudian disampaikan kembali oleh Wali Kota pada 7 Oktober 2025, sehingga perlu dibahas secara formal dalam forum paripurna,” jelas Alwi.
Dalam sidang tersebut, Alwi menekankan pentingnya penentuan prioritas belanja agar APBD tetap efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“APBD harus mampu membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan warga. Ini poin yang tidak boleh bergeser,” tegasnya.
Masih Alwi, dirinya meminta agar seluruh fraksi-fraksi DPRD Balikpapan agar menyampaikan masukan dan kritikan atas nota penyampaian Wali Kota dalam rapat paripurna selanjutnya.
“Saya meminta agar penyesuaian anggaran dilakukan secara koperhensif, sehingga efesiensi anggaran tersebut dapat berdampak langsung untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Penulis : Riel
