Pamungkasnews.id, Balikpapan – Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, menyoroti serius fenomena masih banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan yang beroperasi di Balikpapan namun menggunakan plat nomor luar daerah.
Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung terhadap minimnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Najib menilai, hal tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran perusahaan terhadap kewajiban mereka untuk turut mendukung pembangunan daerah tempat mereka beroperasi.
Ia menyebut, Balikpapan selama ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, industri, dan jasa yang menopang keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), namun kontribusi dari sektor swasta masih belum seimbang dengan aktivitas ekonominya.
“Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di Balikpapan, menggunakan fasilitas kota, jalan, dan pelayanan publik, tetapi kendaraan operasional mereka justru berplat luar daerah. Ini ironis dan harus segera dibenahi,” tegas Najib saat dihubungi awak media ini, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, kendaraan operasional perusahaan, seperti mobil proyek, kendaraan pengangkut, maupun kendaraan dinas perusahaan seharusnya terdaftar di Balikpapan. Dengan begitu, pajak kendaraan tersebut akan masuk ke kas daerah dan menjadi salah satu sumber PAD potensial.
Najib mencontohkan, jika ratusan kendaraan operasional perusahaan besar yang selama ini menggunakan plat luar seperti B (Jakarta), L (Surabaya), atau DA (Kalimantan Selatan) dialihkan menjadi plat KT (Kalimantan Timur) dan terdaftar di Balikpapan, maka dampaknya terhadap penerimaan daerah bisa sangat signifikan.
“Kita tidak bicara satu dua kendaraan. Banyak perusahaan besar di sektor migas, konstruksi, dan tambang yang berkantor di Balikpapan tapi kendaraannya tidak terdaftar di sini. Kalau semua melakukan mutasi plat ke Balikpapan, pajak yang masuk bisa miliaran rupiah per tahun,” ujar Najib.
Ia meminta Pemerintah Kota Balikpapan,BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) dan Dinas Perhubungan segera mengambil langkah tegas seperti dengan mengeluarkan imbauan resmi atau surat edaran Wali Kota kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Balikpapan untuk melakukan mutasi kendaraan menjadi plat Balikpapan.
“Tidak cukup hanya sosialisasi. Harus ada kebijakan jelas dan tindak lanjut administratif. Kalau perlu, perusahaan yang tidak mematuhi bisa dikenakan sanksi tertentu dalam bentuk pembatasan layanan perizinan,” tegas Najib.
Politisi muda yang dikenal kritis itu menambahkan, kebijakan ini bukan hanya soal pajak semata, tetapi juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Balikpapan tidak boleh hanya jadi tempat beroperasi, tapi juga harus mendapat manfaat ekonomi langsung. Ini soal keadilan fiskal dan tanggung jawab sosial,” tandasnya.
Najib berharap langkah ini menjadi momentum bagi Pemkot Balikpapan untuk memperkuat sistem pendataan kendaraan perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kontribusi sektor swasta dalam mendukung PAD.
“Kalau PAD kita kuat, pelayanan publik meningkat, infrastruktur membaik, dan masyarakat juga merasakan dampak positifnya. Ini bentuk nyata sinergi membangun kota yang maju dan mandiri,” tutup Najib. (*/Adv)
Penulis : Agus
