Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat terus disuarakan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, meminta pemerintah kota lebih serius memberikan insentif bagi bank sampah unit yang dikelola warga di tingkat RT.
Menurut Wahyullah, hingga kini masih banyak kendala di lapangan karena tidak adanya jaminan pengelolaan dan sistem yang jelas. Padahal, masyarakat sudah berinisiatif membentuk bank sampah sebagai upaya mengurangi timbunan dari sumbernya.
“Banyak warga sudah semangat memilah dan mengumpulkan sampah. Tapi ketika waktunya diangkut, justru tidak diambil. Bahkan ada yang tidak dibeli karena harga bahan daur ulang naik turun seperti emas,” ujarnya, Selasa (28/10/2025) kemarin.
Kondisi itu, lanjutnya, membuat semangat warga perlahan menurun karena tidak ada kepastian harga dan dukungan pemerintah.
Wahyullah menegaskan, Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah sebenarnya sudah memuat kewajiban pemerintah untuk memberikan insentif kepada unit bank sampah yang dibentuk masyarakat. Namun, aturan itu belum dijalankan secara maksimal.
“Kalau bank sampah dibentuk masyarakat, maka pemerintah wajib memberi insentif. Itu amanat perda, bukan pilihan,” tegasnya.
Politisi Golkar yang aktif mengedukasi masalah lingkungan ini menilai, selama ini pemerintah lebih banyak berperan sebagai pembuat regulasi, padahal pelaku utama pengelolaan sampah justru masyarakat.
“Kelompok swadaya masyarakat (KSM) kalau jumlahnya banyak dan dibina dengan baik, bisa jadi kekuatan besar dalam pengelolaan sampah. Pemerintah jangan hanya membuat aturan, tapi juga memberi dukungan nyata,” tambahnya.
Ia berharap, ke depan Pemkot Balikpapan membuka kerja sama yang lebih jelas antara bank sampah unit dan bank sampah induk, termasuk memperkuat mekanisme penjaminan harga dan jadwal pengangkutan rutin.
“Dengan begitu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.(*/Adv)
Penulis : Riel
