BalikpapanPemkot Balikpapan

Warga Klaim Lahan Pembangunan SMPN 25 Bertambah, Pemerintah Akan Tindaklanjuti

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat terus berjalan. Meskipun, terdapat permasalahan adanya dugaan warga yang menyatakan memiliki lahan sekolah itu.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Balikpapan Pujiono mengatakan, jika Pemerintah tidak mengabaikan permasalahan yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Pihaknya lebih lanjut akan melakukan diskusi di tingkat Pemerintah agar permasalahan ini terselesaikan. Meskipun, memang ada surat dari Lurah Baru Tengah bahwa hasil rapat terdapat 22 orang diduga memiliki segel dikawasan pembangunan tersebut.

“Kita akan cek di lapangan, apakah betul di kawasan itu atau di kawasan lain. Di luar 22 warga sebetulnya ada tambahan warga yang belum terakomodir 11 orang, ternyata kami cek ada lima termasuk di 22 warga itu, sedangkan enam tidak termasuk. Permasalahan ini tetap kita tindak lanjuti,” paparnya kepada awak media, Kamis (15/9/2022).

Walaupun demikian, proses pembangunan itu tetap dilanjutkan, walaupun ada permasalahan ini karena pemerintah akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Seperti diketahui kawasan pembangunan SMPN 25 itu adalah kawasan kampung atas air yang dikuasai oleh pemerintah sejak tahun 2008. Namun, pada tahun 2008 dibangun kampung nelayan dan fasilitas lainnya oleh PUPR dan Pemkot Balikpapan untuk memfasilitasi. Setelah itu berkembang sampai saat ini dan ternyata ada perencanaan pembangunan SMPN 25, karena terbatasnya lahan makanya memanfaatkan kampung atas air itu.

Luas Kampung atas air itu 31 ribu meter persegi dan yang digunakan untuk pembangunan SMPN 25 sekitar 16 ribu meter persegi.

Sebenarnya kawasan itu adalah kawasan pasang surut yang dikuasai negara dan tidak ada bangunan apapun disitu. Sehingga terjadilah pembagunan SMPN 25 yang sudah berjalan 70 persen. Sebelumnya itu juga belum ada masyarakat yang permasalahkan itu. Ternyata setelah dibangun 70 persen timbul permasalahan ini. Namun, pemerintah tidak abaikan dan akan menyelesaikan bersama.

Pujiono mengakui belum menyiapkan anggaran ganti rugi lahan warga yang diduga memiliki lahan tersebut. “Kami perlu clean dan clear untuk memverifikasi data-data itu,” jelasnya.

Ditambahkan Pujiono, sebenarnya pemerintah saja tidak bisa mengeluarkan legalitas di kawasan itu apalagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya akan meneliti dan mempertanyakan surat yang diduga dimiliki warga. Pemerintah Kota saja tidak bisa mengeluarkan segel dikawasan itu, hanya surat penyataan penguasaan oleh negara bahwa kawasan itu milik negara. “Masyarakat bisa memiliki segel akan kita teliti dulu,” tutupnya.

Reporter : NKE

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 2 = 10

Back to top button
×