Pamungkasnews.id | BALIKPAPAN – Pasca pengukuhan pengurus baru periode 2026–2031, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur langsung menggeber langkah strategis menuju kontestasi politik 2029. Dengan optimisme dan konsolidasi yang solid, PKB Kaltim memasang target ambisius: 11 kursi DPRD Provinsi Kaltim dan 60 kursi DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Target tersebut menegaskan keseriusan PKB untuk memperkuat posisi politiknya sekaligus meningkatkan peran nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di parlemen.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PKB, Yeni Eliviana, menegaskan bahwa target elektoral tersebut bukan sekadar angka, melainkan refleksi tekad partai untuk semakin hadir dan berdampak bagi masyarakat.
“Untuk mencapai target itu, kami akan terus memanaskan mesin partai mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Langkah konkretnya adalah menginstruksikan seluruh kader untuk turun langsung ke masyarakat, menjemput aspirasi, dan memastikan PKB benar-benar hadir di tengah rakyat,” ujar Yeni usai pengukuhan pengurus PKB Kaltim di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (10/2/2026).
“Kekuatan PKB terletak pada militansi kader dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput, yang menjadi modal utama menghadapi Pemilu 2029” lanjutnya.
Selain fokus pada target politik, PKB Kaltim juga menyoroti tantangan besar daerah, khususnya angka kemiskinan di Kalimantan Timur yang masih mencapai 202 ribu jiwa berdasarkan data 2025.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Yeni tetap optimis kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mampu menghadirkan perubahan nyata.
“Kami yakin angka kemiskinan di Kaltim dapat terus ditekan di bawah kepemimpinan baru. PKB akan berdiri di garda terdepan untuk mengawal program-program pemerintah secara tegas sekaligus memberikan evaluasi konstruktif melalui DPRD,” tegasnya.
Secara strategis, PKB Kaltim menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Yeni, akses pekerjaan yang luas dan berkelanjutan merupakan fondasi kemandirian ekonomi masyarakat.
“PKB tidak hanya bekerja untuk politik kekuasaan, tetapi politik pengabdian. Kami akan fokus menyerap aspirasi masyarakat terkait lapangan kerja dan memastikan kekayaan alam Kalimantan Timur benar-benar terdistribusi melalui kebijakan yang pro rakyat,” tutup legislator perempuan tersebut.
Reporter: Ags
