Politik

Bawaslu Balikpapan Ingatkan ASN, TNI/Polri Jaga Netralitas Dalam Pilkada 2024

PAMUNGKASNEWS ID, BALIKPAPAN –  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Balikpapan Ahmadi Aziz dalam sosialisasi pengawasan pilkada bagi ASN, TNI/Polri di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu, (3/7/2024).

“Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk mencegah adanya konflik kepentingan dengan adanya Pilkada nanti,” ujar Ahmadi Aziz.

Ahmadi mengatakan, setiap aparatur negara dilarang melakukan politik praktis dengan melakukan keberpihakan atau mengarahkan pihak lain yang dapat merugikan atau menguntungkan pasangan calon dalam Pilkada.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pilkada ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon seperti halnya kendaraan dinas, gedung pemerintahan non komersial maupun gedung pemerintahan yang ada di kelurahan.

“Kekhawatiran kita adalah jangan sampai ada gedung-gedung pemerintah di pakai. Misalkan, gedung yang ada di Kelurahan di pakai untuk kegiatan kampanye,” kata Ahmadi.

Terkait dengan sanksi bagi yang melanggar, Ahmadi menyebut, mulai dari sanksi moral, sanksi sedang hingga sanksi berat.

“Pelanggaran beratnya apabila mengkampanyekan secara terbuka, mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon dan menggunakan fasilitas negara. Sanksinya sampai Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH),” ungkapnya.

Kendati demikian, kata Ahmadi, Penanganan bagi pelanggar tidak seperti pidana, ketika ada laporan masuk pihaknya tetap mengedepankan kajian terlebih dulu sebelum diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Penanganan bagi pelanggar tidak seperti pidana, ketika ada laporan masuk kita akan lakukan kajian dulu, karena bukan kita yang menentukan salah atau tidaknya. Hasil penanganan itu nanti kita akan serahkan kepada KASN, selanjutnya KASN yang menentukan, termasuk sanksinya,” terangnya.

Ahmadi juga mengimbau kepada masyarakat yang menemukan pelanggaran bagi ASN, TNI/Polri dalam Pilkada nanti, untuk tidak segan melaporkan kepada Bawaslu Kota Balikpapan atau pun Panwascam.

Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, dan sebanyak 200 orang yang terdiri dari perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, TNI/Polri serta Sekretareat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan.

Reporter : Fauzi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 25 = 28

Back to top button
×