Politik

Bawaslu Balikpapan Libatkan Peran RT Dalam Pengawasan Pilkada 2024 

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN -Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar sosialisasi pengawasan pilkada terhadap Ketua RT di Kota Balikpapan.

Kegiatan ini mengusung tema “Peran RT Dalam Mewujudkan Pilkada Damai Dan Berintegritas” serta dihadiri oleh sekira 200 orang perwakilan RT dari 34 Kelurahan se-Kota Balikpapan bertempat di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis, (4/7/2024).

Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Dedi Irawan mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pilkada

Menurut dia, peran RT dinilai sangat penting untuk memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi,  karena sebagai ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Ketua RT memiliki peran besar dalam melakukan pengawasan dan mensuksekan pesta demokrasi, karena yang berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menciptakan pilkada yang bersih, demokratis, dan dapat melakukan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran dalam pilkada,” kata Dedi.

Dedi berharap, Ketua RT juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pemilih yang cerdas, turut serta dalam menciptakan pemilu damai dan berintegritas.

“Dari kegiatan ini kita harapkan Ketua RT juga dapat mensosialisasikan tentang tugas dan kewenangan Bawaslu kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan dilapangan,” terangnya.

Dedi juga mengaku, dalam pelaksanaan pilkada sebelumnya, pihaknya kesulitan dalam menggali informasi terhadap dugaan adanya pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, karena minimnya pelapor maupun saksi dari masyarakat.

“Tantangan kita dalam beberapa penyelenggaraan pilkada
atau pemilu ketika ada dugaan pelanggaran karena tidak ada pelapor dan saksi dari masyarakat. Jadi, kedepannya kita berharap masyarakat mau menjadi pelapor dan saksi jika terjadi adanya dugaan pelanggaran pilkada di lingkungan mereka,” harapnya.

Dedi juga menyoroti kebijakan KPU yang melakukan perampingan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari sebelumnya. Hal tersebut, kata dia, menjadi keluhan sejumlah Ketua RT yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, karena dapat berpotensi terhadap kurangnya partisipasi pemilih dalam Pilkada.

“Dari suara-suara masyarakat tadi ada juga yang menyoroti masalah perampingan TPS. Nanti kita akan menghimpun masukan-masukan itu, selanjutnya kita akan rekomendasikan kepada KPU agar bisa dipertimbangkan untuk memberikan jalan keluarnya, supaya jarak antara rumah warga ke TPS tidak terlalu jauh,” tukasnya.

Reporter : Fauzi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

87 − 80 =

Back to top button
×