PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) stakeholder dan partai politik (parpol) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu, (31/7/2024)
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Wasanti, dengan tema “Posisi Stakeholder Dalam Menciptakan Pilkada Bersih di Kota Balikpapan”.
Hadir 4 narasumber yakni Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Slamet Riyanto, Akademisi Universitas Balikpapan, Mangara Maidlando, Sekretaris Badan Kesbangpol Balikpapan, Sugianto, dan Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia.
Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, Wasanti menyatakan bahwa rakor bersama stakeholder terkait ini dinilai sangat penting di dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada, terutama terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dari penegakan hukumnya.
“Peran stakeholder sangat kami butuhkan dalam pemilu maupun pilkada, karena berkaitan langsung dengan netralitas ASN serta dari sisi penegakan hukumnya,” ujar Wasanti.
Wasanti menerangkan, dalam penanganan terhadap netralitas ASN pihaknya tidak serta merta langsung dapat melakukan eksekusi terhadap pelanggarannya. Namun, kata dia, akan ditangani oleh Komisi ASN.
“Eksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN, bukan ada di Bawaslu, tapi di Komisi ASN. Sehingga pendidikan politik ini harus dilakukan dari awal sebelum pelaksanaan pilkada,” terangnya.
Ia juga menegaskan, dalam pengawasan pilkada tidak hanya dilaksanakan oleh Bawaslu semata, tetapi juga oleh masyarakat. Apalagi dengan keterbatasan personel yang hanya berjumlah 65 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Bawaslu Kota sampai Kelurahan.
“Dengan keterbatasan personel tersebut, tentu tidak akan bisa melaksanakan pengawasan pada tahapan pilkada ini secara sendiri,” ungkapnya.
Sehingga, Wasanti berujar, peran stakeholder, masyarakat, parpol dan media sangat dibutuhkan untuk mengawal demokrasi di Kota Balikpapan agar dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas.
“Indikatornya adalah pemimpin yang lahir nantinya benar-benar dari keputusan masyarakat untuk memilih, tidak ada intervensi dari manapun,” katanya.
Untuk menciptakan pilkada yang bersih, Wasanti mengatakan pihaknya sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya menyentuh secara langsung kepada masyarakat maupun partai politik untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pilkada, terutama terkait dengan pengawasan.
Ia menyebut, terdapat 38 kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan mulai dari tingkat Kota hingga Kecamatan.
“Ada sekitar 38 kegiatan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota dan Kecamatan. Untuk di Kecamatan ada 12 kali kegiatan yang dibagi di 6 Kecamatan se-Kota Balikpapan. Jadi, di masing-masing Kecamatan ada 2 kali sosialisasi, sisanya Bawaslu Kota yang melaksanakan,” jelasnya.
Menurut Wasanti, sosialisasi tersebut sengaja dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan kampanye, agar nantinya Bawaslu Balikpapan hanya terfokus kepada tahapan yang paling krusial, yaitu pada tahap kampanye.
“Jadi, ketika nantinya sudah memasuki ke tahap kampanye, masyarakat yang sudah kami sentuh mudah-mudahan sudah mengerti apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka, dan segala bentuk pelanggaran bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Dalam rakor ini, Wasanti kembali mengharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi stakeholder dalam menerapkan netralitas ASN serta dari sisi penegakan hukumya. Begitu pun bagi parpol pengusung pasangan calon.
“Kita mengharapkan pilkada yang bersih, tanpa politik uang (money politik), dan ASN netral,” tukasnya.
Reporter : Fz
