DPRD Balikpapan

7 Fraksi DPRD Balikpapan Pertanyakan Penurunan PAD-APBD TA 2022, Dalam Rapat Parupurna

PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna ke 19 masa sidang III tahun 2022, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan, Senin (05/09/2022).

Rapat Paripurna yang dilakukan secara virtual ini, mengagendakan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan Terhadap Nota Penjelasan Walikota Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.

Dalam rapat Paripurna kali ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle yang didamping Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari serta dihadiri 34 anggota DPRD.

Terdapat 7 Fraksi DPRD kota Balikpapan yang menyampaikan pandanganya terhadap Nota Penjelasan Walikota Balikpapan dalam rapat paripurna tersebut, diantaranya :
1. Pandangan umum fraksi Partai Golkar Incloude Hanura dibacakan oleh Suwarni
2. Pandangan umum fraksi Partai PDI-Perjuangan dibacakan Yohanes Patiung.
3. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra dibacakan Aminuddin.
4. Pandangan umum fraksi Partai PKS dibacakan oleh Subari.
5. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Sri Hana.
6. Pandangan umum fraksi Partai Gabungan PPP dan Perindo dibacakan oleh Capten Hatta Umar.
7. Pandangan umum fraksi Partai Fraksi Gabungan Nasdem dan PKB dibacakan oleh Puryadi.

Pemandangan umum Fraksi partai Golkar Include Hanura yang dibacakan H. Suwarni, menyampaikan Dengan sisa waktu 4 bulan diharapkan Pemkot Balikpapan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempergunakan waktu semaksimal mungkin agar dapat mengoptimalkan beberapa program RPJMD Kota Balikpapan.

Fraksi PDIP Yohanis Patiung menyoroti pajak dan retribusi daerah terkait PAD kedepankan agar lebih teliti. Dan juga seragam sekolah yang hingga saat ini belum terealisasi sehingga masyarakat berpendapat bahwa seragam gratis dianggap gagal.

“Dibidang pembangunan ada beberapa lahan seperti pembangunan RSUD dan Sekolah, yang seakan-akan programnya dipaksakan,” jelasnya.

Fraksi partai Gerindra Aminuddin menyoroti adanya pelanggaran IMB dari Sepinggan Baru dan Sepinggan Raya sehingga mengambil haknya warga.

” Sampai saat ini Pemkot belum bergeming menertibkan,” ucapnya.

Sorotan lainnya mengenai masih adanya jalan-skunder tidak layak agar segera diperbaiki untuk mendorong perekonomian, termasuk beberapa lahan yang belum selesai seperti pembangunan RSUD dan Sekolah.

Fraksi partai PKS Subari menyoroti turunnya pendapatan asli daerah (PAD). Ditarget PAD Rp850, setelah perubahan mengalami penurunan menjadi Rp.785,51 Miliar lebih. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp.64,48 Miliar atau 8,21 persen. Disebabkan adanya beberapa komponen PAD mengalami perubahan.

Fraksi partai Demokrat Sri Hana menyoroti terkait pembagunan SMPN 25 ternyata pembangunan sudah mencapai 70 persen ternyata timbul permasalahan lahan. Begitu juga pembangunan RSUD Balikpapan.

“Meminta di program ulang agar permasalahan lahan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Termasuk seragam sekolah sampai bulan September belum juga tersedia, dan ini dianggap sia-sia,” ucapnya.

Sementara Fraksi Gabungan PPP dan Perindo Capten Hatta Umar menyoroti terkait turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendorong pembangunan RSUD Balikpapan Barat, tetapi juga harus memperhatikan lahan, termasuk pembangunan SMPN.25.

Fraksi partai Gabungan NasDem dan PKB Puryadi meminta penyelesaian KONI Kota Balikpapan dan juga menyoroti turunnya PAD termasuk pos anggaran sosial agar menjadi perhatian.

Semua Fraksi telah menyampaikan Pandangan umumnya yang nanti akan ditanggapi oleh Walikota Balikpapan dan nantinya akan di Paripurnakan.

Reporter : Ags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

63 − 54 =

Back to top button
×