PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Tidak adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di wilayah kelurahan Muara Rapak menjadi topik utama pembahasan Rapat Koordinasi RT di Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara.
Rakor ini dihadiri anggota DPRD Kota Balikpapan Muhammad Najib dan Iwan Wahyudi bersama jajaran kelurahan dan Ketua RT sekelurahan Muara Rapak di Aula Kelurahan Muara Rapak, Selasa (18/7/2023).
Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Najib menyampaikan, tujuan Rakor ini untuk mengetahui apa saja keluhan warga masyarakat khususnya di Kelurahan Muara Rapak dan juga sekaligus menjalin silaturahmi ke mitra Komisi I DPRD Balikpapan.
” Disini keluhan masyarakat yang disampaikan ketua RT rata-rata masalah SMP Negeri, karena di rapak sendiri ada 7 SD tetapi tidak ada pilihan SMPN disini, dan warga banyak ke swasta meski nilainya cukup bagus,” ucap Najib saat ditemui seusai rapat di kelurahan.
Hal ini dikarenakan belum ada lahan pemerintah yang tersedia untuk sekolah, melainkan hanya lahan milik pertamina, sehingga dirinya minta agar pihak pemerintah bisa berkoordinasi dengan pertamina agar lahan miliknya dapat digunakan ataupun seperti apa.
“Jadi ini masih penjajakan mencari aset pemkot, karena jelas pemerintah kota lebih condong itu dibandingkan pembebasan lahan. Kalaupun tidak memungkinkan ya beli punya masyarakat,” jelasnya.
Ditempat yang sam a, Lurah Muara Rapak Bima Wibisono menambahkan, bahwa ada beberapa masalah yang disampaikan ketua RT, mulai dari sekolah, pertanyaan soal program PTKL dan pendaftaran IMTN di wilayah Muara Rapak.
“Untuk masalah sekolah tingkat kelulusan SD di rapak ada sekitar 800 siswa, nah ini mau kemana, sementara untuk zonasi SMPN terdekat, Rapak tidak masuk,” tambahnya.
Dirinya berharap mudah-mudahan di Muara Rapak bisa dapat kouta khusus di SMPN 3 Balikpapan Utara, paling tidak ada satu kelas diberikan bagi warga muara rapak. Syukur-syukur seluruh RT masuk zonasi.
“Kami juga usulkan pembangunan SMP di wilayah rapak,” tutupnya.
Reporter : Ags
