PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Pengerjaan proyek multi years DAS Ampal senilai 136 miliar kerap mendapat sorotan dari berbagai pihak, utamanya dari DPRD Balikpapan. Bahkan, proyek yang digadang-gadang sebagai pengendali banjir itu dinilai banyak merugikan masyarakat di sekitar lokasi proyek di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengungkapkan, proyek yang dikerjakan oleh PT Fahreza Duta Perkasa tersebut sudah banyak menjadi sorotan masyarakat. Sebab, Selain pengerjaan yang lambat, tebaran debu, dan tumpukan material yang sembraut juga dinilai menganggu arus lalu lintas di jalan raya.
Dia menyesalkan, karena Pemkot Balikpapan tidak bisa tegas terhadap kontraktor tersebut untuk melakukan pemutusan kontrak. Pada hal, kata dia, Komisi III DPRD Balikpapan sudah merekomendasikan untuk memutus kontrak PT Fahreza Duta Perkasa.
“Waktu efektif yang dimilik PT Fahreza hanya tinggal beberapa bulan saja, sementara pekerjaan yang dilakukan masih lambat dan jauh dari target yang seharusnya,” ujar Sabaruddin saat ditemui awak media di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis, (20/7/2023).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, dewan sudah melakukan monitoring semaksimal mungkin, dan sudah menemukan keganjalan-keganjalan terhadap pengerjaan proyek itu.
“Seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) yang bertindak. Karena Dewan bukan lembaga pengadilan,” ucapnya dengan nada kesal.
Sabaruddin menyebut, akibat pengerjaan proyek DAS Ampal yang lambat, masyarakat sudah banyak yang dikorbankan hingga banyak yang mengalami kerugian terhadap usahanya.
“Rekomendasi kepada Pemkot Balikpapan untuk pemutusan kontrak terhadap PT Fahreza sudah dikeluarkan oleh Komisi III, namun tidak diindahkan. Oleh karena itu, ketika proyek itu terdapat masalah hukum, maka seharusnya penegak hukum sudah mulai bertindak,” ungkapnya.
“Komisi III sudah merekomendasikan dari awal “Putus Kontrak”, sudah jelas. Bahkan, sudah dibuatkan Pansus. Tapi ya begitu, hebat banget PT Fahreza ini,” sambung Sabaruddin.
Ironisnya, Sabaruddin menambahkan, sampai saat ini PT Fahreza masih terus berlanjut terhadap proyek tersebut. Rekomendasi dari dewan pun juga tidak pernah digubris.
“Kita tidak mengetahui dasar petimbangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak memutus kontrak itu apa. Sementara kita sudah merekomendasikan putus kontrak,” pungkasnya.
Reporter : Ags
