PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Aliansi Petani, Nelayan dan Buruh Pekerja Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (25/9/2023).
Dalam aksi, DPRD Balikpapan telah menerima audensi dari perwakilan aliansi untuk menyampaikan beberapa tuntutan, antaranya pemerintah laksanakan pembaharuan agraria melalui retribusi tanah kepada petani, sesuai dengan arahan Presiden RI pada pertemuan di Istana Jakarta tanggal 25 November dan 3 Desember 2020 lalu. Libatkan SPI dalam gugus tugas Reforma Agraria di Kota Balikpapan dan Kaltim.
Kemudian stop kriminalisasi petani dan nelayan, wujudkan kedaulatan pangan dan wujudkan perlindungan petani. Dan meminta agar pemerintah memastikan perlakuan yang sama pada semua Organisasi Petani untuk mendapatkan hak subsidi atas bantuan lainnya. Serta wujudkan ekonomi kerakyatan Balikpapan yang berbasis koperasi.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro mengakui prosesnya cukup panjang. Di mana jadwal untuk sidang paripurna sudah menyesuaikan dengan agenda yang tersusun.
Pihak badan musyawarah (Banmus) yang menyusun proses persidangan hingga sampai tahap akhir pengesahan.
“Kita sudah tiga kali paripurna. Jadwal paripurna itu dari Banmus. Mulai dari nota penjelasan walikota. Lalu tanggapan masing-masing fraksi yang ada di DPRD. Lalu jawaban walikota,” ujarnya.
Menurut Budiono, saat ini pembahasannya sudah masuk ke tahap harmonisasi di Pemerintah Provinsi Kaltim. Tinggal menunggu proses pandangan akhir dan pengesahan menjadi peraturan daerah. Meski begitu untuk penerapan di lapangan tindak bisa secara langsung. Karena harus memiliki peraturan walikota sebagai petunjuk teknis.
“Saya pikir itu perlu waktu dan nanti badan musyawarah yang akan menjadwalkan. Saya pikir waktunya tinggal sebentar lagi karena sudah harmonisasi di Pemprov Kaltim. Karena tahapan lain sudah terselesaikan,” ucapnya.
Reporter : Ags
