PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Kekecewaan diraut wajah Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri terlihat jelas saat disambangi media ini pada Selasa, (12/09/2023) di Gedung Paripurna Balikpapan.
Terasa penasaran dengan hal itu, media ini mencoba menanyakan perihal yang membuat politisi Partai Golkar ini kecewa. Tak ayal, Alwi langsung mengutarakan rasa kecewanya itu gegara DPU Balikpapan yang tak menyetujui permintaannya untuk merubah pembangunan Gedung Paripurna menjadi Ruang komisi dan anggota dewan lainnya.
Pembangunan Gedung Paripurna DPRD Balikpapan saat ini sedang berjalan. Lokasinya tepat dibelakang kantor utama lembaga wakil rakyat itu di Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan.
Alwi mengutarakan, permintaan untuk merubah pola pembangunan Gedung Paripurna menjadi Ruang Komisi sudah disampaikan sebelumnya pada rapat pertemuan dengan pihak Manajemen Konstruksi (MK).
“MK pernah menyatakan pada saat pertemuan, bahwa pembangunan Gedung Paripurna yang sedang dikerjakan bisa dirubah menjadi ruang anggota dewan dan Ruang Komisi. Ternyata, Dinas PU Balikpapan tiba-tiba menyatakan pembangunan Gedung Paripurna yang sedang berlangsung, tidak dapat dirubah lagi,” ucap Alwi kepada media ini.
Menurut Alwi, pembangunan Gedung dewan sejak awal merupakan keinginan anggota dewan, bukan Gedung Paripurna.
“Sejujurnya, beberapa anggota dewan atau Komisi III kecewa. Karena sempat diekspos atau rapat dengan para pimpinan dan beberapa anggota dewan, pembangunan Gedung bisa dirubah meski tendernya ini adalah pembangunan Gedung Paripurna,” cetus Alwi, dengan raut wajah kecewa.
Alwi mengatakan, bahwa Gedung Paripurna yang ada dirasa masih cukup layak. Namun, yang harusnya menjadi skala prioritas adalah ruangan anggota dewan maupun Ruang Komisi. Sembari Alwi memberikan contoh, saat akan rapat di Ruang Komisi yang hanya bisa mencukupi 10 kursi.
“Contohnya, kita mau rapat dengan Dinas PU. Mereka yang datang berjumlah lima orang beserta pengendali dan MK atau konsultan, atau pelaksananya. Sedangkan ruangannya sudah tidak muat, akhirnya rapat di alihkan ke Ruang Gabungan di lantai dua,” beber Alwi, mencontohkan.
Artinya, kata dia, pihaknya bicara masalah prioritas. Bukan meminta kemewahan, hanya saja mengharapkan ruangan yang representatif.
“Kami tidak minta bagus, tapi kami ingin mempunyai ruangan yang representatif. Dalam artian, kami kalau punya tamu tidak malu-maluin. Apalagi saat rapat di Ruang Komisi bersama OPD, terpaksa sebagian duduk di luar ruangan hingga tidak bisa memaksimalkan jalannya rapat,” kata Alwi, mengungkapkan.
Oleh karenanya, tambah dia, yang harusnya menjadi skala prioritas pembangunan adalah ruangan anggota dewan dan ruang komisi.
“Jika dibandingkan dengan Kantor DPRD yang ada di Kaltim seperti Samarinda ataupun Penajam Paser Utara, Gedung DPRD Balikpapan adalah gedung yang paling kurang layak. Kami tidak minta mewah, tapi kami hanya malu. Apalagi saat menerima tamu lebih dari lima orang,” ungkapnya.
Alwi mengaku sangat kecewa, karena pembangunan Gedung Paripurna tersebut tidak bisa dirubah.
“Alasan yang disampaikan pihak PU bahwasanya tidak bisa dirubah karena sudah tender. Tidak bisa dirubah dan waktunya juga tidak cukup. Bahasanya, DED-nya sudah pembangunan Gedung Paripurna,” tutup Alwi.
Reporter : Ags
