PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Pasca penertiban pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom mini di sejumlah tempat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, anggota Komisi II DPRD Taufik Qul Rahman mengaku ikut prihatin.
Hal tersebut diungkapkan Taufik setelah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Penjual Eceran Minyak (APEM) Balikpapan dan Satpol PP di Gedung DPRD Balikpapan, Senin, (9/10/2023).
Taufik mengatakan, kendati keberadan Pom mini tidak sesuai dengan Undang-Undang Migas, setidaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bisa memperhatikan ekonomi masyarakat. Apalagi keberadaan pengecer BBM eceran itu dapat mengurai kemacetan di sejumlah SPBU yang terjadi saat ini.
“Kita tidak pungkiri kalau penjual BBM eceran itu melanggar aturan, khususnya di daerah Jalan Protokol Kota Beriman. Namun seluruh pihak terkait juga harus memperdulikan perekonomian mereka (pelaku usaha). Apalagi selama ini Pom mini juga banyak membantu kesulitan terutama mengurangi padatnya antrean di SPBU,” ujar Taufik.
Disampaikan Taufik, pihaknya dari Komisi II akan bermohon kepada OPD bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan, agar bisa memperbolehkan para pedagang BBM itu berjualan sementara waktu, sembari menanti hasil kajian regulasi berdasarkan koordinasi dengan pihak Pertamina.
“Biar tenang dulu semua bisa berjalan. Nanti ada surat edaran juga dari Satpol PP akan disampaikan kepada komunitas Apem. Jadi, ini sudah klir,” ujar Fraksi PKB itu.
Untuk diketahui, selama ini Pemkot Balikpapan melalui Satpol PP tegas terhadap pengecer BBM atau Pom mini.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
Pada pasal 19, huruf a, disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual Bahar Bakar Minyak (BBM) secara eceran dan atau SPBU Mini di sembarang tempat, kecuali di tempat yang ditentukan khusus untuk itu dan mendapatkan izin.
Kendati begitu, melalui RDP Taufik tetap mendukung upaya pelaku usaha Pom mini untuk mendapatkan aturan yang jelas, sesuai dengan kondisi dan situasi perkembangan usaha Pom mini di Kota Beriman.
“Kami ini tetap mengikuti aturan yang berlaku, tapi sebagai wakil mereka (APEM), kami tetap harus memperhatikan mereka. Apalagi ini mengenai piring nasi. Dan mereka itu merupakan pahlawan keluarganya,” katanya.
Sementara itu, bagian Hukum Pemkot Balikpapan, Elis mengatakan, pihaknya masih mengacu pada peraturan yang ada, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan, serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah terjadinya kebakaran maupun lainnya.
“Kita masih mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Semangat keberadaan Pertamini atau Pom Mini ini sebenarnya adalah Pertashop yang hanya ada di daerah terpencil, bukan di kota, seperti Kota Balikpapan. Makanya keberadaan Pertamini di Balikpapan tidak diperbolehkan,” kata Elis.
Di tempat yang sama, Ketua APEM Balikpapan, Harianto mengatakan, pihaknya menyambut baik hasil pertemuan yang digelar Komisi II DPRD Balikpapan.
Pun demikian, pihaknya juga akan tetap mengikuti arahan atau aturan yang akan diterapkan, khususnya keberadaan Pertamini.
“Kami mengikuti saja apa yang sudah dibahas dalam pertemuan ini, asalkan kami masih diberi kesempatan untuk berjualan BBM eceran yakni Pertamini di Balikpapan,” ujarnya.
Dari RDP ini, lanjutnya, Pom mini untuk sementara diperbolehkan berjualan sambil menunggu aturan atau ketentuan yang akan dikeluarkan Pemkot Balikpapan.
“Untuk sekarang ini kami bisa berjualan. Dengan catatan, kami menjaga keamanan dan menyiapkan alat keamanan. Kami akan menyediakan, minimal APAR atau pasir untuk mencegah adanya kebakaran atau adanya percikan api,” tutupnya.
Reporter : Tin
