PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Sejumlah warga Perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) 1, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan Selatan akhir-akhir ini berpolemik dengan pihak pengembang. Pasalnya, selama bertahun-bertahun warga yang sudah melunasi kredit rumah tak kunjung menerima Sertifikat Hak Milik (SHM).
Menyikapi polemik itu, anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Edi Alfonso meminta PT Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyelesaikan permasalahan SHM tersebut.
Menurut politisi Partai Golkar Dapil Balikpapan Selatan ini, persoalan tersebut bermuara kepada pihak BTN bukan developer atau pengembang.
“Warga sudah puluhan tahun sampai sekarang belum mendapatkan legalitas atas tanahnya. Masalah ini seharusnya diselesaikan pihak BTN, bukan developer,” ucapnya, Jum’at, (17/11/2023).
Edi mengatakan, persoalan tersebut merupakan bagian dari kelalaian pihak BTN. Sebab, dari dasar prinsip dan aturan KPR pihak developer yang seharusnya menyerahkan SHM itu kepada warga.
“Ini adalah bagian dari pada kelalaian, tanggapan saya masalah ini ke BTN. Kenapa saya mengatakan kelalaian dari BTN, karena pada dasarnya kalau saya melihat prinsip-prinsip dari pada aturan KPR itu, ya developer menyerahkan sertifikat,” jelasnya.
Polemik ini terjadi, kata dia, dikarenakan debitur sudah melakukan pelunasan pembayaran kredit. Tapi hingga bertahun-tahun lamanya, mereka belum juga menerima SHM. Untuk itu, BTN harus memenuhi hak debitur itu yang berjumlah 40 orang.
“Permasalah ini nggak bisa saling lempar-melempar antara kepengurusan BTN yang lama dan yang baru,” tegasnya
Dirinya pun mengharapkan kepada RT setempat untuk berkoordinasi masalah ini dengan pihak Kecamatan Balikpapan Selatan agar ada tindaklanjutnya.
“Pak RT muslimin harus berkoordinasi dengan kecamatan, supaya dapat difasilitasi pertemuan antara BTN dan warga, kemudian disaksikan oleh Camat Balikpapan Selatan sehingga solusinya dapat ditemukan,” harapnnya.
Reporter: Tin
