PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Tiga agenda sekaligus menjadi pembahasan dalam rapat Paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Balikpapan.
Tiga agenda tersebut meliputi jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) :
1. Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
2. Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA)
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum
4. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi
Agenda kedua yakni nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait pembentukan struktur perangkat daerah, dan agenda ketiga rekomendasi Fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Ketiga agenda tersebut dibahas di ruang paripurna DPRD Kota Balikpapan dan di pimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Balikpapan, Budiono didampingi Wakil Ketua III, Laisa Hamisah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, Rabu (24/4/2024).
Usai memimpin paripurna dihadapan awak media Budiono mengaku rapat paripurna dengan tiga agenda ini merupakan rapat terpanjang sepanjang sejarahnya menjadi wakil rakyat dari parlementeria.
“Ini rapat paripurna yang paling lama saya nilai, karena dimulai 08.30 hingga 12.00 WITA lewat,” ucap Budiono.
Terkait empat Raperda yang dibahas dalam paripurna Budiono menjelaskan bahwa empat Raperda tersebut telah selesai dibahas, dan langkah selanjutnya Raperda tersebut akan di sampaikan kepada Gubernur Kaltim untuk di evaluasi.
“Nanti Raperda tersebut kita sampaikan ke Gubernur Kaltim untuk di evaluasi sehingga nantinya dapat di sahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) Kota Balikpapan”ungkapnya.
Untuk pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap nota pendapat Walikota terkait pembentukan struktur perangkat daerah. Budiono menuturkan lebih menekan kepada kebutuhan Profesionalisme, bukan suka atau tidak suka dan berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Ya…. harus berdasarkan Profesionalisme, karena kedepan tantangan kita lebih berat lagi,” jelasnya.
Dan untuk penyampaian rekomendasi DPRD melalui fraksi-fraksi atas LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2024. Budiono katakan, terdapat catatan dari berapa fraksi salah satunya menanyakan harusnya LKPJ tersebut dibuatkan Panita Khusus (Pansus) dan fraksi -fraksi mempertanyakan ini kenapa tidak dibuatkan Pansus.
Selain itu, banyak bidang -bidang yang menjadi sorotan Fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan, termaksuk di dinas Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Karena wali kota melaksanakan visi misinya di tahun 2024.
“Dan seyogyanya melampirkan dengan dokumen LKPJ, apa capaian targetnya yang digunakan oleh APBD selama satu tahun itu,” tutupnya.
Reporter : Tin
