PAMUNGKASNWES.ID, BALIKPAPAN – Persoalan tenaga kerja di lingkungan PT. Pertamina dalam mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan kembali terjadi.
Kali ini sejumlah persoalan tenaga kerja datang dari subkontraktor proyek RDMP Balikpapan, PT Rekadaya.
Atas beberapa laporan tersebut Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan yang juga membidangi ketenagakerjaan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (5/6/2024).
RDP sendiri digelar di ruang rapat gabunga gedung Perleman Balikpapan di pimpin langsung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ardiansyah SH, dan di hadiri Komunitas Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Balikpapan dan PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) sebagai pemilik pekerjaan, dan Join Operation (JO) RDMP selaku kontraktornya.
Namun RDP yang sudah diagendakan beberapa hari lalu ini tidak berjalan dengan mulus, pasalnya pihak terkait yakni PT Rekadaya tidak hadir, hal ini sontak mengundang kekecewaan pihak lain.
Ardiansyah sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak PT Rekadaya dalam RDP, padahal banyak persoalan disampaikan para pekerja yang harus diselesaikan.
“Ya..ada 9 poin tuntutan yang disampaika pekerja kepada kami, salah satunya masalah tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR),” ucap Ardiansyah saat diwawancarai awak media, diruang kerjanya.
Ardiansyah mengatakan, selain persoalan THR yang tidak terbayarkan. Terdapat persoalan yang sangat penting buat teman-teman pekerja terkait perjanjian kerja.
“Jangan mau bekerja, kalau tidak ada perjanjian kerja. Karena perjanjian kerja merupakan hal penting dan undang-undang buat kedua belah pihak, baik pemberi kerja, maupun penerima kerja,” katanya mengingatkan.
Menurut Ardiansyah, kalau antara kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian kerja. Dan apabila terjadi permasalahan, mau mengikuti aturan yang mana, dasar undang-undanya.
Politisi PPP inipun menyebut alasan pihak PT Rekadaya tidak hadir dalam RDP bersama Komisi IV lantaran tidak mendapatkan tiket untuk ke Balikpapan.
“Jadi RDP ini kita jadwalkan ulang pada Minggu Depan, sehingga kita memberikan kesempatan pihak JO RDMP dapat menghadirkan pihak PT Rekadaya,” ungkapnya.
“Kalau yang bersangkutan (PT Rekadaya,red) tidak dihadirkan, bagaimana masalah ini mau diselesaikan,” sambungnya.
Selain itu, kata Ardiansyah berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Balikpapan, PT Rekadaya ini belum mencatatkan perjanjian kerjanya, kepada kontraktornya ke Disnaker Balikpapan.
“Perusahaan itu, kalau membuat perjanjian kerjanya, harus dicatatkan di Disnaker agar diketahui sudah benar atau tidak perjanjian kerjanya seperti ini,” pungkasnya
Reporter : Ags
