PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN, – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengisi semua perangkat daerah dengan orang-orang yang bebas konflik kepentingan serta memiliki kemampuan.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Haris dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Gedung DPRD Balikpapan, Rabu, (24/4/2024).
“Fraksi meminta agar Raperda ini dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah. Sehingga terwujud perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata H. Haris.
Haris menjelaskan, perangkat daerah merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pihaknya berpandangan, bahwa perangkat daerah wajib diisi oleh orang-orang yang bebas dari konflik kepentingan, serta memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi.
Menurutnya, sudah selayaknya penempatan posisi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya di bidangnya masing-masing, serta bebas dari intervensi politik, nepotisme dan tidak berdasarkan balas budi.
“Penempatan posisi yang tepat disetiap perangkat daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur,” jelasnya.
Terhadap Raperda tersebut, Haris mengatakan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan pembahasan bersama secara intensif, antara DPRD dengan Pemerintah Kota dan pihak terkait.
“Kami berharap ini bisa dijadikan referensi dan masukan dalam menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik,” ungkapnya.
Reporter : Chai
