PAMUNGKASNEWS.ID, BALIKPAPAN – Lahan tumpang tindih antara warga Balikpapan Selatan bernama La Adi dengan lahan milik Pemkot Balikpapan masih terus bergulir.
Kendati belum lama ini Komisi I DPRD Balikpapan sudah melakukan peninjauan langsung terkait letak tanah kedua belah pihak, namun belum membuahkan hasil, lantaran Pemkot belum bisa membuktikan legalitas kepemilikan atas lahan tumpang tindih yang terletak di RT 35 Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan.
Untuk menindaklanjuti kembali persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Laisa Hamisa mengatakan pihaknya akan menjadwalkan kembali untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kedua belah pihak untuk mencari jalan penyelesaian.
“Kita pernah dari Komisi I bersama warga dan BPKAD melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui sebelah mana lahan milik ahli waris bernama La Adi yang sebagiannya telah dikuasai Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Jadi, untuk menindaklanjuti kembali masalah itu kita akan jadwalkan RDP lagi dengan kedua belah pihak,” jelas Laisa, Senin (10/6/2024).
Menurut Laisa, permasalahan ini belum tuntas lantaran ahli waris atau La Adi tidak pernah merasa menjual sebagian lahannya kepada Pemkot Balikpapan. Anehnya, kata Laisa, sebagian dari lahan tersebut sudah di kuasai Pemkot Balikpapan.
“Jika memang mau dikuasai Pemkot, keluarga dari ahli waris ini menuntut hak ganti rugi dari lahan tersebut. Karena mereka merasa belum pernah menerima ganti rugi. Dan ahli waris juga tidak pernah merasa menjual lahannya,” ujarnya.
“Mungkin saja disini ada kesalahan pemerintah kota dalam melakukan pembayaran, karena di sana yang memiliki nama La Adi banyak,” imbuh Laisa.
Kata Laisa, berdasarkan informasi bahwa La Adi tidak bisa membuat tanda tangan, melainkan hanya bisa membuat tanda jempol. Sementara, dalam legalitas lahan itu benar atas nama La Adi, lengkap tanda tangan rapi.
“Timbul pertanyaan, siapa yang melakukan tanda tangan, sementara dalam surat yang dimiliki ahli waris, La Adi hanya bisa melakukan tanda jempol, tidak bisa melakukan tanda tangan, apakah yang menerima keluarganya atau siapa,” tanya Laisa.
“Kita akan minta Komisi I untuk segera menggelar RDP, sebagai langkah pembuktiam dari bagian Aset Pemkot Balikpapan dengan Ahli Waris,” tutupnya.
Reporter: Rel
