Balikpapan, Pamungkasnews.id – Aspirasi masyarakat kembali menjadi pusat perhatian dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 yang digelar anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Laisa Hamisah, di Perum Palm Hills, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kamis (28/8/2025) malam.
Dalam pertemuan itu, warga secara lugas menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelenggu kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari banjir, layanan posyandu yang mati suri, keterbatasan fasilitas umum, hingga krisis air bersih yang tak kunjung tuntas.
Keluhan paling keras datang dari persoalan banjir yang masih rutin menghantui sejumlah titik di Sepinggan. Warga menegaskan, persoalan ini bukan sekadar genangan musiman, melainkan ancaman nyata yang mengganggu aktivitas, merusak aset, bahkan mengancam keselamatan.
Menanggapi hal itu, Laisa menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak boleh terhalang oleh status fasilitas perumahan yang belum diserahkan developer.
“Walaupun bagaimana, kalau masyarakat kebanjiran, masa mau dibiarkan? Kami tetap akan memperjuangkan agar persoalan banjir ini bisa ditangani,” tegasnya.
Sorotan lain datang dari warga terkait posyandu yang sudah lebih dari 10 tahun tidak aktif. Padahal, layanan kesehatan dasar itu sangat vital, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan balita.
Laisa menekankan pentingnya posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Posyandu itu penting, apalagi bagi ibu dan anak. Kalau sudah lebih dari 10 tahun tidak ada, ini jelas harus diperjuangkan. Silakan warga lengkapi surat-surat dan legalitasnya, agar bisa segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Tak kalah penting, warga juga mengeluhkan keterbatasan akses air bersih, khususnya di RT 5 dan RT 6, yang sejak lama tidak mendapat suplai meski jaringan PDAM sudah terpasang sejak 2007.
“Kami akan dorong agar PDAM segera menuntaskan pemasangan jaringan di wilayah yang belum terlayani. Jangan sampai ada warga yang kesulitan air bersih,” tegas Laisa.
Aspirasi lain yang mencuat adalah buruknya kondisi jalan lingkungan dan fasilitas sekolah. Menurut Laisa, hal itu tak lepas dari kewajiban developer yang sering mengabaikan aturan terkait penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
“Banyak perumahan yang dibangun tapi fasilitas jalannya tidak diserahkan. Padahal sesuai undang-undang, developer wajib menyediakan dan menyerahkan pasum dan pasos kepada pemerintah,” terang politisi senior itu.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dinilai terlalu kaku dalam hal jam layanan. Laisa mengingatkan agar petugas tidak abai terhadap kondisi darurat.
“Jangan sampai masyarakat datang dalam keadaan emergensi, tapi tidak dilayani hanya karena jam istirahat. Semua fasilitas pelayanan publik harus optimal,” pungkasnya.
Reporter : Agus
