Pamungkasnews.id, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan memastikan akan menelusuri seluruh dokumen perizinan milik PT Sinar Mas Wisesa (pengembang Grand City) setelah insiden tragis tewasnya enam anak di dalam kubangan air yang diduga berasal dari aktivitas pengerukan di kawasan pengembang tersebut.
Langkah itu disampaikan Sekretaris Komisi III, Ari Sanda, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Sinar Mas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperkim, dan Dinas PU Balikpapan, di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Selasa (18/11/2025).
Ari Sanda menegaskan, akar persoalan harus dibuktikan melalui dokumen resmi, terutama terkait site plan, izin pembukaan lahan, dan prosedur pengerukan yang dilakukan Sinar Mas.
“Kami akan menelusuri seluruh izin dan site plan milik PT Sinar Mas Wisesa. OPD terkait mulai besok turun ke lapangan untuk mencocokkan dokumen izin dengan kondisi aktual di lokasi,” ujar Ari.
Ia menyebutkan, dari hasil awal RDP, terdapat indikasi bahwa kubangan air tersebut bersumber dari aktivitas pengerukan yang dilakukan pengembang. Namun kepemilikan pasti lahan dan keabsahan seluruh prosedur masih membutuhkan verifikasi mendalam.
“Ada sebab, ada akibat. Kubangan itu timbul akibat pengerukan. Tapi kami harus memastikan apakah pekerjaan itu sesuai izin, apakah lokasi itu masuk kawasan mereka atau bukan. Semua harus dibuktikan melalui dokumen,” tegasnya.
Pihaknya juga menunggu hasil penyelidikan polisi yang kini menangani aspek pidana dari insiden tersebut. DPRD memastikan akan menggabungkan seluruh temuan baik dari OPD maupun kepolisian sebelum mengambil kesimpulan lanjutan.
Ari Sanda menambahkan, jika nantinya ditemukan pelanggaran perizinan atau penyimpangan pelaksanaan di lapangan, sanksi tegas akan direkomendasikan terhadap pihak pengembang.
“Kalau ada pelanggaran, sanksi pasti ada. Kami tidak bisa menutup mata karena ada enam korban jiwa. Ini tragedi besar dan kami harus pastikan tidak terulang,” ujarnya.
Menurut Ari Sanda, peristiwa ini membuka kembali persoalan lama terkait lemahnya pengawasan terhadap aktivitas developer di Balikpapan.
Karena itu, Komisi III menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan dan pengawasan proyek.
“Untuk sementara, Komisi III memilih fokus pada pengungkapan dokumen dasar, empati terhadap keluarga korban, serta meminta OPD untuk bekerja maksimal memastikan penyebab tragedi itu secara objektif,” tutupnya. (*/Adv)
