Balikpapan, Pamungkasnews.id – DPRD Kota Balikpapan kembali menegaskan perannya sebagai ujung tombak pengawasan dan arah pembangunan daerah. Pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Jumat (28/11/2025), para wakil rakyat menyatukan langkah dengan Pemerintah Kota untuk memastikan pembangunan tahun 2026 berjalan dalam koridor akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Rapat paripurna yang digelar di salah satu hotel ternama di Balikpapan itu dipimpin Ketua DPRD Alwi Al Qadri, didampingi Wakil Ketua Yono Suharman, Budiono, dan Muhammad Taqwa. Hadir pula Wakil Wali Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, anggota DPRD serta berbagai elemen masyarakat.
Momentum ini menjadi forum strategis memperkuat sinkronisasi antara visi legislatif dan eksekutif menjelang pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2026.
Agenda utama paripurna adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, yang ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemkot Balikpapan dan DPRD—sebuah penanda kesiapan kota memasuki siklus pembangunan baru.
Membacakan Pendapat Akhir Fraksi PKB, Taufik Qul Rahman, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, menyampaikan rangkaian sikap strategis fraksinya setelah mencermati Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi.
PKB memandang bahwa kebijakan fiskal dalam Raperda APBD 2026 telah melalui jalur pembahasan yang benar dari rapat komisi hingga paripurna. Penyesuaian anggaran akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) diakui sebagai tantangan serius yang harus dijawab dengan kemandirian fiskal.
“Ini momentum untuk menggali pendapatan daerah secara kreatif dan inovatif tanpa menambah beban masyarakat, khususnya pelaku UMKM,” tegasnya Taufik.
Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pembangunan 2026 berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi PKB memberikan sepuluh poin strategis sebagai catatan sekaligus peringatan bagi Pemkot Balikpapan:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
PKB mendorong penguatan standar pelayanan perangkat daerah serta mempermudah akses publik sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
2. Percepatan Pembenahan Sarana-Prasarana
Semua rencana pembangunan fisik dalam APBD 2026 harus dipercepat dan direalisasikan sesuai kesepakatan tanpa penundaan.
3. Penyelamatan dan Optimalisasi Aset Daerah
Pendataan, pengamanan, dan penguatan fungsi aset menjadi kunci peningkatan PAD. PKB menuntut langkah konkret, bukan sekadar retorika.
4. Penempatan ASN yang Profesional dan Objektif
Mutasi dan promosi ASN harus berbasis kompetensi, bukan “like or dislike” atau kepentingan politik transaksional.
5. Pengawasan Ketat Anggaran Perubahan 2025
Dengan hanya satu bulan tersisa, OPD teknis diminta mengawasi kualitas pembangunan dan menuntaskan administrasi keuangan agar tidak tersisa tunggakan.
6. Realisasi Program “Balikpapan Terang”
PKB menuntut pemerataan. Program penerangan kota tidak boleh tebang pilih atau berbasis kepentingan kelompok tertentu.
7. Penyerapan Aspirasi DPRD Tanpa Diskriminasi
Pimpinan DPRD diminta adil mengakomodasi aspirasi warga yang diperoleh melalui reses dan dialog publik ke dalam SIPD masing-masing anggota.
8. Konsistensi Dalam Sosialisasi dan Penegakan Perda
Pemkot wajib proaktif mensosialisasikan Perda agar efektif mendukung pembangunan serta ketertiban, termasuk penguatan identitas Balikpapan sebagai Kota MICE dan “Madinatul Iman”.
9. Penertiban Parkir Liar yang Semakin Meresahkan
PKB menyampaikan keprihatinan atas maraknya parkir liar. Dinas Perhubungan dinilai kurang menunjukkan komitmen nyata. PKB meminta Wali Kota turun tangan dan memerintahkan penataan total, mengingat kontribusi PAD dari retribusi parkir masih jauh dari potensi seharusnya.
10. Penataan Pedagang Pasar yang Menyimpang dari Zona
PKB mempertanyakan efektivitas Satpol PP dan Dishub dalam menertibkan pedagang yang berjualan di luar kawasan Pasar Pandan Sari dan pasar lainnya. Langkah tegas serta evaluasi kinerja OPD dinilai perlu dilakukan demi menjaga keteraturan kawasan dan akuntabilitas anggaran.
Setelah seluruh pertimbangan dan penegasan, Fraksi PKB menyatakan:
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026.”ucap Taufik Qul Rahman.
‘Keputusan ini tidak hanya menjadi simbol dukungan politik, tetapi juga komitmen pengawasan agar setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat”sambungnya.
Rapat paripurna ini bukan sekadar ritual politik tahunan. Ia adalah panggung akuntabilitas, ruang penegasan sikap, dan bukti bahwa pembangunan membutuhkan kolaborasi, integritas, serta keberanian menyuarakan kebenaran.
“Dengan APBD 2026 yang telah disepakati, tantangan kini berada pada implementasi: memastikan bahwa visi menjadi kerja nyata, dan pembangunan tidak hanya terlihat, tetapi dirasakan oleh seluruh warga Balikpapan” tandasnya.
Reporter : Ags
