Pamungkasnews.id | Balikpapan – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, kembali turun langsung ke lapangan dalam agenda Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026.
Kegiatan yang digelar di Halaman Posyandu Nusa Indah, RT 18 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, Jumat (1/5/2026) malam, menjadi panggung terbuka bagi warga untuk menyuarakan persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: banjir dan lampu jalan rusak.
Puluhan warga hadir, bersama Lurah Batu Ampar Darmawan, perwakilan Kecamatan Balikpapan Utara, Dinas Perhubungan, serta tokoh masyarakat. Namun, absennya Dinas Pekerjaan Umum (PU) justru memantik kritik tajam di tengah forum.
Aspirasi paling dominan datang dari warga yang terdampak banjir, khususnya di kawasan Telindung. Eto, warga RT 06 Batu Ampar, secara tegas menyuarakan kondisi yang dinilai sudah darurat.
“Kami minta ini segera direspon. Rumah sudah ditinggikan, tapi air tetap masuk setiap hujan deras,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari warga perbatasan RT 17 dan 18 yang mengungkap kondisi drainase buruk hingga menyebabkan beberapa rumah mulai miring akibat genangan air.
Menanggapi hal ini, Japar Sidik mengakui bahwa kawasan Telindung memang menjadi titik rawan banjir karena menjadi jalur aliran air dari dataran tinggi di sekitarnya.
Ia menilai kapasitas sungai yang ada saat ini tidak lagi memadai.
“Sungainya terlalu kecil, ditambah muaranya menyempit. Solusi jangka pendeknya pengerukan sedimentasi untuk memperdalam aliran,” tegasnya.
Namun, solusi tersebut kembali terdengar seperti langkah sementara bukan penyelesaian menyeluruh yang selama ini dinantikan warga. Pasalnya Di tengah pembahasan krusial soal banjir, ketidakhadiran Dinas PU menjadi sorotan tajam.
Japar Sidik secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, kehadiran instansi teknis sangat vital untuk memberikan kepastian solusi, bukan sekadar penjelasan normatif.
Kondisi ini mempertegas persoalan klasik dalam birokrasi: lemahnya koordinasi antarinstansi saat berhadapan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain banjir, isu Penerangan Jalan Umum (PJU) menjadi keluhan yang tak kalah serius. Hampir seluruh RT melaporkan 4 hingga 7 titik lampu jalan dalam kondisi mati.
Minimnya penerangan tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kriminalitas dan kecelakaan di malam hari.
Lurah Batu Ampar, Darmawan, mengakui keterbatasan kewenangan dan anggaran di tingkat kelurahan.
“Kelurahan hanya menangani jalan di bawah 4 meter. Selebihnya kewenangan Dinas Perhubungan. Kami sudah bersurat, tapi masih menunggu,” jelasnya.
Tak ingin persoalan berlarut, Japar Sidik langsung menginstruksikan perwakilan Dinas Perhubungan untuk segera bertindak. Ia menargetkan perbaikan lampu jalan dapat direalisasikan dalam waktu satu bulan.
“Minimal lampu yang mati harus segera dinyalakan. Ini soal keamanan warga. Saya akan kawal sampai ada realisasi,” tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Reporter : Agus
