PAMUNGKASNEWS.ID | BALIKPAPAN – Situasi memanas saat agenda reses yang digelar oleh Japar Sidik justru diwarnai kekecewaan mendalam. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan terkait penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur pupus, setelah sejumlah dinas penting terutama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak hadir tanpa kejelasan.
Japar Sidik tidak menutupi kemarahannya. Ia secara terbuka mengkritik keras ketidakhadiran instansi teknis yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjawab persoalan warga.
“Kalau begini warga mengusulkan, Dinas PU tidak hadir, komunikasi jadi tidak nyambung,” tegasnya dengan nada tinggi.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Hampir seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Batu Ampar dalam reses tersebut berfokus pada persoalan infrastruktur krusial, jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga sistem drainase yang menjadi biang keladi banjir berulang.
Ironisnya, pihak yang paling memahami aspek teknis yakni Dinas PU justru absen. Akibatnya, diskusi yang seharusnya menghasilkan solusi konkret berubah menjadi forum tanpa arah.
“Secara teknis mereka yang tahu. Kalau Dinas PU tidak hadir, apa yang bisa kami jelaskan kepada masyarakat?” lanjut Japar dengan nada kecewa.
Japar menilai lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi penyakit pemerintah Kota Balikpapan. Ketika masyarakat membutuhkan respons cepat dan solusi nyata, justru yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab dan minimnya kehadiran pihak berwenang.
Padahal, dalam konteks pembangunan dan edukasi publik, peran OPD sangat vital. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Bagaimana mau memberikan informasi ke masyarakat? Dinas PU saja diundang tidak datang. Bagaimana komunikasi kita kepada warga? Saya betul-betul kecewa,” tegas Japar lagi.
Politisi PKS ini menilai Ketidakhadiran DPU bukan sekadar masalah absensi. Ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Solusi yang ditawarkan selama ini kerap bersifat sementara, tanpa arah penyelesaian menyeluruh.
“Banjir yang terus berulang, jalan yang tak kunjung diperbaiki, serta drainase yang tidak berfungsi optimal adalah bukti nyata bahwa perencanaan dan eksekusi tidak berjalan sinkron” ujarnya
“Jika koordinasi antarinstansi terus lemah, maka jangan berharap persoalan klasik seperti banjir dan kerusakan infrastruktur akan pernah benar-benar terselesaikan” pungkasnya
Reporter : Agus
