BALIKPAPAN, PAMUNGKASNEWS.ID – Tekanan politik kembali mengeras. Anggota DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, melontarkan peringatan tajam, tanpa pengawasan konkret, setiap kesepakatan pasca aksi unjuk rasa hanya akan menjadi formalitas kosong yang berulang kali gagal di lapangan.
Desakan itu bukan tanpa dasar. Rekam jejak kebijakan di Balikpapan menunjukkan pola yang sama disepakati di meja, runtuh saat implementasi. Titik lemahnya jelas pada pengawasan.
“Ini bukan kejadian pertama. Kesepakatan sudah dibuat, tapi tanpa pengawasan ketat, ujung-ujungnya kembali kacau. Kita tidak mau ini terulang lagi,” tegas Oddang dengan nada keras.
Oddang menyoroti kegagalan sistemik dalam pengawalan kebijakan, terutama terkait distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, selama pengawasan hanya berhenti di atas kertas, maka praktik di lapangan akan terus menyimpang.
Ia menegaskan bahwa pengawasan harus menyentuh aspek teknis, termasuk sistem barcode yang saat ini digunakan dalam distribusi BBM bersubsidi. Sistem yang seharusnya menjadi solusi justru dinilai rawan dimanipulasi.
“Jangan sampai barcode ini justru jadi alat permainan. Harus diawasi betul, siapa yang pakai, bagaimana distribusinya, semuanya harus transparan,” ujarnya tajam.
Sistem barcode yang digadang-gadang sebagai instrumen kontrol distribusi kini berada di bawah sorotan. Oddang mengingatkan, tanpa mekanisme pengawasan ketat, teknologi ini justru bisa menjadi pintu masuk bagi praktik penyelewengan baru.
Indikasi penyalahgunaan oleh oknum tertentu bukan lagi sekadar asumsi, melainkan potensi nyata yang harus diantisipasi dengan langkah konkret dan terukur.
Sebagai langkah strategis, Oddang mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang tidak hanya melibatkan DPRD, tetapi juga aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pengawasan memiliki daya paksa dan legitimasi hukum.
“Satgas ini bisa dari DPRD, bisa juga melibatkan penegak hukum. Yang penting ada kontrol nyata di lapangan, bukan sekadar wacana,” katanya.
Sebelum mengakhiri Oddang menegaskan bahwa tanpa langkah konkret seperti pembentukan satgas, kebijakan hanya akan menjadi simbol tanpa dampak.
“Kalau tidak diawasi, semua hanya akan jadi janji di atas kertas. Masyarakat yang akhirnya terus dirugikan,” pungkasnya.
Reporter : Agus
