Balikpapan, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menggelar rapat paripurna, yang ditempatkan di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan yang dilakukan secara virtual, Senin (15/11/2021).
Rapat Paripurna kali ini mengagendakan Penyampaian Jawaban dan Penjelasan Walikota Balikpapan atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari, rapat paripurna juga dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, SE yang di ikuti seluruh anggota DPRD kota Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud menyampaikan, Terkait jawaban pandangan umum fraksi Golkar, bahwa Pemerintah Kota sependapat dengan fraksi Golkar agar tetap memberikan program stimulus sebagai perlindungan sosial terhadap warga miskin.
Walikota juga memberikan penjelasan Terkait jawaban pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) include dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemerintah Kota akan tetap fokus melaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara adil dan merata.
“Hal ini sebagaimana perwujudan misi pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,”kata Walikota Balikpapan.
Untuk tanggapan dan penjelasan atas Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Rencana penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp70,25 miliar. Naik sebesar 45,25 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan retribusi setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021.
“Rasa optimis asumsi yang tinggi tersebut dikarenakan akan membaiknya perekonomian akibat dampak Covid-19,” jelasnya.
Sementara itu Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Gabungan, terkait mengantisipasi dampak akibat Pandemi Covid-19, Terkait Perda yang tidak ada sangsi tegas untuk diaktifkan kembali serta menaikan pendapatan daerah minimal 15 persen.
“Anggaran tersebut untuk membiayai kebutuhan pembangunan Kota yang memerlukan anggaran cukup besar dalam menjalankan program pembangunan prioritas yaitu program Pendidikan, Kesehatan dan program penanganan banjir, akan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Balikpapan,”jelas Rahmad
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, Kesimpulannya sebagaimana pandangan fraksi yang jadi sorotan adalah terkait BPJS Kelas III yang ditanggung Pemkot Balikpapan, banjir, pendidikan, itu yang menjadi fokus utama.
Subari mengataka bahwa penanganan banjir yang masih kerap terjadi di Kota Balikpapan ini telah diagendakan oleh Pemkot Balikpapan bersama DPRD kota Balikpapan secara multiyears.
“Penanganan banjir itu sudah dipahami diagendakan secara multiyears, dan sungai Ampal terpadu yang menjadi fokus Pemkot Balikpapan itu pusatnya,”ujarnya.
Ada pun jawaban Wali Kota ini, merupakan upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjawab pandangan fraksi yang telah dilakukan DPRD Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
“Artinya ada upaya Pemerintah Kota untuk menjawab pandangan fraksi di Balikpapan,”ucapnya.
Dan tahapan selanjutnya jawaban akhir fraksi-fraksi atas jawaban Walikota yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Kita berharap sebelum akhir tahun, APBD Murni 2022 bisa segera disahkan,”pungkas Subari.
Reporter : Faz
