Balikpapan, Pamungkasnews.id – Usai melakukan Tinjauan ke lokasi titik nol rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang diberi nama “Nusantara” tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Pemerintahan Kota (Pemkot) Balikpapan, Kamis (17/02/2022).
Dalam Rakor tersebut turut dihadiri, Ketua DPRD kota Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, Ketua DPRD Samarinda, Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), dan Ketua DPRD Kutai Kertanegara (Kukar) .
Selain itu turut dihadiri Kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim), Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim, serta Plt Sekda Prov Kaltim dan Dirjen Kementrian Dalam Negeri.
Materi yang dibahas dalam rakor tersebut terkait pembangunan IKN Nusantara yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan.
Diantara materi tersebut yakni menerima masukan dari daerah baik Kabupaten ataupun Kota di lokasi akan dibangunya IKN Nusantara. Adapun masukan -masukan yang di minta meliputi :
1. Rencana pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) dalam pembangunan dan pelaksana pemerintahan dengan daerah otorita yang di pimpin setingkat menteri dan di pilih oleh presiden
2. Menerima masukan daerah tentang kearifan lokal
Saat dikonfirmasi oleh Awak media Budiono mengatakan, dalam rakor dirinya telah menyampaikan untuk menghadapi IKN nantinya, kota Balikpapan sebagai kota penyanggah perlunya ada perhatian kusus dari Pemerintah Pusat dikeranakan Sarana dan Prasarana di kota Balikpapan masih sangat terbatas.
“Saat ini kota Balikpapan memiliki Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 2,3 triliun serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 760 Miliar”katanya, Jumat, (18/02/2022).
Lebih lanjut Budiono memaparkan, dengan anggaran tersebut, Fasilitas yang ada di kota Balikpapan masih sangat terbatas, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi.
“Saat ini fasilitas sekolah di kota Balikpapan hanya terdapat 23 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan 135 SD ( Sekolah Dasar), Rumah Sakit tipe C ada Dua dan Puskesmas sekitar 20 lebih”bebernya
Budiono juga menjelaskan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat di kota Balikpapan,dampak dari Perpindahan IKN Nusantara ke Kaltim, di karenakan kota Balikpapan merupakan kota penyanggah IKN, maka ketersediaan Air Bersih perlu di antisipasi sejak dini.
“Ketersedian air baku dikota Balikpapan hanya dua waduk saja yang berjalan, yakni waduk Manggar dan Teritip, kami juga sedang membuat waduk Aji Raden yang saat ini masih tertunda diakibatkan anggaran yang tidak memadai”tuturnya
“Dan tidak kalah pentingnya Kota Balikpapan mempunyai Teluk yang diberi nama Teluk Balikpapan. Dimana sekitar wilayah tersebut akan terjadi pembangunan secara besar-besaran, kami meminta Pemerintah Pusat agar terus menjaga ekosistem yang ada di wilayah tersebut”tambahnya.
Budiono berharap dari apa yang dirinya paparkan mulai dari pendidikan , infrastruktur sampai perekonomian menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat agar diperhatikan dalam menghadapi era yang baru dengan Ibu Kota Negara yang baru.
“Kota Balikpapan tidak mempunyai sumber daya alam, kami hanyalah kota jasa, untuk itu perlu perhatian kusus dari pemerintah pusat baik dari segi pembangunan, penataan sampai peningkatan SDM guna menghadapi perpindahan IKN yang mana kota Balikpapan merupakan penyanggah Ibu Kota Negara baru”tandasnya
Reporter : Ags
