Balikpapan, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD) kota Balikpapan telah menyempurnakan penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga sebagai upaya pencegahan perilaku pelecehan seksual.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan Andi Arif Agung seusai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, di ruang Komisi I DPRD Balikpapan, Rabu (18/05/2022).
Andi Arif Agung yang kerab disapa A3 ini mengatakan, Raperda Ketahanan Keluarga ini merupakan inisiatif dari lembaga legislatif yang diajukan untuk menyikapi sejumlah persoalan di dalam keluarga. Diantaranya menyangkut masalah tindakan asusila yang banyak melibatkan anak dan perempuan.
” Perda ketahanan keluarga ini diharapkan menjadi momentum regulasi, bahwasanya pemerintah harus mempunyai peran lebih dalam rangka untuk pemberdayaan, lingkungan, pengawasan terhadap persoalan dalam keluarga,” ucapnya.
A3 juga menyampaikan bahwa persoalan lingkungan, persoalan sosial harus bisa diantisipasi dari hulunya. dalam hal ini keluarga. Jika berbicara investasi masa depan, jatuhnya keluarga dan anak-anak. Maka itu regulasi diharapkan menjadi momentum penting ketika bicara investasi negara dan pemerintah untuk menguatkan masa depan bangsa.
Dari liding sektor OPD, melihat dari pembaca naskah akademik perlu dilakukan terobosan hukum, karena menyangkut permasalahan Perda ini lebih banyak ke persoalan pengawasan, sosialisasi dan edukasi.
“Mungkin dirasa penting dalam penguatan, supaya harmonisasi keluarga pemerintah juga hadir dengan menggunakan sanksi ketika ada permasalahan seperti itu. Sanksinya berupa sanksi tipiring seperti kerja sosial, contoh dalam satu keluarga, pihak keluarga menyia-yiakan hak anak dalam mengakses pendidikan,” jelasnya.
Pihaknya juga memberikan kesempatan kepada DP3AKB selama sebulan untuk membantu dan konsolidasi bersama mereka di bidangnya masing-masing. Dikarenakan Perda ini penting, maka itu ia meminta mereka untuk memberikan masukan yang jauh lebih komperensif, karena mereka yang lebih tau tentang persoalan anak dan keluarga.
“Karena mereka jauh lebih paham, kita butuh referensi yang sebanyak-banyaknya. Jika itu dirasa lebih penting, kita akan masukkan dalam pemerintahan daerah,” tegasnya.
Kepala Bidang Perlindungan Anak, M Kosyim menambahkan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam rapat, pertama bagaimana keluarga itu memberikan pola pengasuhan yang baik. Lalu bagaimana memerankan elemen masyarakat, apakah lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha atau media massa mempunyai peran.
“Yang disoroti dari naskah akademik itu belum ada sanksi, itulah yang saya soroti,” tambah Kosyim.
Menurutnya, ia memiliki aturan tetapi tidak ada sanksi, tentu percuma. Inilah yang masih ia godok, apabila seorang keluarga tidak menyekolahkan anak, menelantarkan anak tentu harus ada sanksinya.
“Kemudian ada kekerasan terhadap anak tapi ditutup, tentu ini harus ada sanksinya,”pungkasnya
Reporter : Ags
