BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan kembali menggelar rapat Paripurna ke 13 masa sidang II Tahun 2022, dengan dua agenda sekaligus, Penyampaian jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2021.
Sementara agenda yang kedua dalam rapat Paripurna ke 13 ini, penyampaian nota penjelasan DPRD kota Balikpapan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) kota Balikpapan, tentang izin penyelenggaraan reklame.
Rapat paripurna kali ini dipimpin langsung wakil ketua DPRD Budiono didampingi Pj Sekda Muhaimmin yang mewakili penyampaian jawaban Walikota Balikpapan terhadap pandangan umum Fraksi. Dan dihadiri anggota DPRD Balikpapan bersama OPD Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Budiono mengatakan jika ini masih jawaban dan akan ada pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan. “Banyak fraksi seperti Partai Golkar yang menyampaikan tujuh pertanyaan,” ujarnya.
Sementara untuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang izin penyelenggaraan reklame, Budiono menuturkan jika ini masih rancangan DPRD Balikpapan. Nantinya Pemkot menelaah kemudian akan ada rapat antara Bapemperda dengan Pemkot untuk merumuskan terhadap Raperda tersebut.
Salah satu jawaban Pemkot kepada Partai Golkar include Partai Hanura diantaranya Pemkot Balikpapan sependapat dengan fraksi saudara terkait, dengan pengadaan tanah Stadion Balikpapan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib.
Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perangkat Daerah terkait sedang menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, yang salah satunya dengan melengkapi bukti kepemilikan dan bukti peralihan hak yang sah dan asli.
Selain itu juga, Pemkot Balikpapan melalui Badan pengelola Keuangan Daerah sedang dalam melakukan identifikasi aset lahan pengganti tanah masyarakat yang terkena pembangunan stadion, untuk selanjutnya dilakukan inventarisasi pada neraca Pemkot Balikpapan
Kemudian, pengadaan dan pelaksanaan kegiatan semenisasi dan peningkatan jalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan provinsi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemkot sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kota Balikpapan terkait alokasi dan pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Begitu juga, pengendalian banjir di Kota Balikpapan khususnya penanganan permasalahan sedimentasi jaringan drainase pengelolaan kawasan resapan air atau kawasan terbuka hijau, secara komprehensif pemerintah kota telah menyusun program pengendalian banjir sebagai program prioritas, khususnya di bidang infrastruktur dengan menyusun rencana aksi pengendalian banjir yang dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun ke depan
Reporter : ags
