BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Sulitnya Pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) yang dianggap membutuhkan waktu lama dan biaya lumayan besar, menjadi keluhan warga kota Balikpapan saat ini.
Menanggapi hal tersebut Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta kelonggaran terkait Peraturan Daerah (Perda) dalam pelayanan penerbitan IMTN di Kota Balikpapan.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa Hamisa berharap dalam Perda IMTN tidak menyusahkan masyarakat. Dalam proses pengerjaan cepat.
“Jangan sampai terlalu dilambat-lambati prosesnya,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/8/2022).
Laisa mengatakan, proses untuk mengurus IMTN membutuhkan waktu sampai dengan tiga bulan. Tentunya, dengan adanya revisi terhadap sejumlah pasal tersebut, diharapkan proses pengurusan IMTN dapat lebih cepat, sehingga tidak lagi memberatkan masyarakat.
Meskipun, untuk memastikan kepemilikan tanah itu proses pengurusan melalui pengecekan batas lokasi tanah, kemudian pemilihan tanah jelas.
“Jangan sampai IMTN itu sulit dalam proses pengurusan sedangkan masa berlaku IMTN cuma tiga tahun dan akan diperpanjang kembali. Ini biaya lagi, waktu lagi dan tenaga lagi. Kita minta mohon di revisi,”ucapnya
Dengan aturan baru yang dikeluarkan dari Kementerian Agraria bahwasanya tanah segel bisa langsung sertifikat. Akan tetapi segelnya juga harus memang sudah terintegrasi sudah lama di Kelurahan. Kemudian yang punya tanah jelas orangnya, statusnya, identitasnya dan batas -batas tanahnya itu baru bisa.
“Ini yang kita masukan dalam revisi pengurusan IMTN,” Tandasnya.
Reporter : Ags
