BALIKPAPAN, Pamungkasnews.id – Marak beredar video warga perumahan di kawasan Batakan Permai III, Kecamatan Balikpapan Timur dimana video tersebut menunjukan kesulitan warga dalam melintasi jalan menuju perumahan akibat banjir apalagi ketika hujan mengguyur kota Balikpapan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan sekaligus Dapil Balikpapan Timur Nurhadi Saputra menjelaskan jika akses jalan menuju perumahan Batakan Permai III yang merupakan perumahan jokowi sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi.
Terbukti dengan adanya semenisasi jalan dari jalan utama menuju area perumahan yang berjarak sekitar tiga Kilo Meter. Ini merupakan hasil bantuan dari Pemerintah Provinsi dan jalan ini bukan jalan yang pendek.
Nurhadi mengatakan Saat ini jalan perumahan RT 79 dan RT 80 menjadi viral dimedia sosial, meskipun sebenarnya jalan ini menjadi tanggung jawab pengembang. Terkecuali (Lanjutnya) jika aset Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.
“Tidak harus melihat sudah diserahkan atau belum diserahkan juga. Ketika masyarakat menjerit meminta bantuan masa pemerintah tutup mata, padahal masyarakat sudah membayar pajak,” ujarnya kepada awak media di ruang kerja Komisi III DPRD kota Balikpapan, Senin (8/08/2022).
Nurhadi mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan aspirasi warga RT 79 dan RT 80 di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), untuk membantu memperbaiki jalan tersebut. Namun, ditolak Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Balikpapan.
“Saya tidak tau kenapa tertolak. Harusnya bertanya ke Bappeda, kenapa SPID saya tertolak untuk memperbaiki jalan RT 79 dan RT 80,” serunya.
Walaupun perumahan ini bernama perumahan Jokowi tetapi kewajiban sebagai developer harus dipenuhi, karena ini bukan hanya kepentingan developer tetapi kepentingan yang dibutuhkan warga sekitar.
“Kalau bicara perumahan Jokowi, ini terlalu kita utamakan, terus bagaimana dengan kampung Solok Lay RT 9 dan Tractor 6 RT 8 yang tidak mempunyai listrik. Kalau perumahan Jokowi ini baru tetapi kampung ini sudah ada sejak ada namanya Balikpapan Timur,” ungkapnya.
Menurutnya, DPRD Kota Balikpapan tidak mampu membangun kampung ini sendiri, tentunya membutuhkan juga bantuan dari DPRD Pemerintah Provinsi. “Jika melakukan pembangunan harus berkeadilan.Jangan hanya viral harus diprioritaskan tidak segampang itu. Saya lebih memilih membantu di daerah Solok Lay atau Tractor enam,” terangnya.
Warga perumahan memiliki teknologi yang canggih, lanjutnya sedangkan warga Solok Lay dan Tractor Enam justru jauh dari sinyal dan minimnya warga yang memiliki telepon genggam, sehingga kampung ini tidak menjadi viral.
Berdasarkan dari hasil Inspekai Mendadak (Sidak) Komisi III DPRD Balikpapan sekitar dua Minggu lalu. Nurhadi menyampaikan apabila pengembang dikawasan itu melanggar aturan sarana dan prasarana, salah satunya Bozem. “Dari luasan 100 hektare lahan, masa bozem nggak nyampai satu persen. Ini padahal tugas developer,” paparnya.
Nurhadi mengatakan jika kawasan perumahan jokowi ini menjadi salah satu penyebab banjir utama yang terjadi di Graha Mulawarman, Pondok Asri dan sekitarnya. “Sumbernya dari situ,” ucapnya.
Saat ini, Komisi III DPRD Balikpapan memang belum memanggil developer ini, karena masih belum ada waktu. “Mudah-mudahan kita akan memanggil semua developer. Bukan hanya Batakan itu,” tandasnya
Reporter : Ags
